BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Pembebasan lahan yang terkena imbas pembangunan flyover yang menghubungkan Jalan Untung Suropati dan Jalan RA Basyid tampaknya saling tarik-ulur. Harga ganti rugi yang dipatok warga yang terkena dampak masih menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Seperti diketahui, flyover yang rencananya dibangun pada akhir Februari 2019 masih dalam tahap sosialisasi ke warga yang terkena dampak bangunan maupun lahan. 



Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung yang bertindak sebagai leading sector juga telah turun mengukur lahan ke lokasi. Tim pembebasan lahan juga sudah melobi warga agar mendapat harga yang realistis.

Camat Tanjungseneng Andi mengatakan setidaknya ada 27 bangunan yang akan dibebaskan di Jalan RA Basyid. Sejauh ini warganya tidak menolak dengan pembangunan flyover.

“Mereka setuju dengan pembangunan ini karena memang ini untuk pembangunan Kota Bandar Lampung, untuk memperindah dan memberikan kenyamanan. Manfaatnya juga bisa dirasakan bersama,” kata Andi, Jumat (11/1/2019).

Disinggung mengenai harga yang dipatok warga yang Rp3 juta per meter lahan yang dibebaskan, Andi membantah hal tersebut.

“Tidak kok, NJOP (nilai jual objek pajak) di sana sekitar Rp600 ribu per meternya. Kami juga sudah memberi pengertian bahwa ganti rugi lahan ini bukan untuk mengambil keuntungan, tapi memang untuk pembangunan. Tapi untuk teknisnya itu Dinas PU, kami hanya bantu sosialisasi,” pungkasnya.

Sementara Camat Labuhanratu Ardiansyah Makki membenarkan jika warganya yang berada di Jalan Untung Suropati belum melepas lahannya.

“Ada 23 bangunan yang terkena dampak pembebasan lahan. Warga mintanya Rp3 juta per meter, tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan. Rencananya Senin akan ada pertemuan lagi untuk harga kesepakatan harganya,” jelasnya.

Makki mengungkapkan untuk harga NJOP di wilayahnya memang berbeda-beda. “Kalau enggak salah sekitar Rp600 ribu—Rp700 ribu per meternya, beda-beda tiap rumah dan luasannya,” kata dia.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR