BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Penyerahan uang ganti rugi kepada pihak lain yang dilakukan tim Appraisal jalan Tol Bakauheni-Gunungsugih harus dipertanggungjawabkan.Pasalnya, teknis penyerahan dilakukan menyalahi prosedur yang seharusnya ke orang yang berhak menerima atau atas nama yang tertera dalam surat atau kuasanya, tetapi ternyata tidak.
Seperti yang dialami Muslim (72), warga RT:08, RW:02, Dusun I, Kampung Seputihjaya, Kecamatan Gunungsugih,Lampung Tengah,  uang ganti rugi atas tanahnya sudah dititipkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, padahal masih terdapat data fisik yang berbeda, dan penyerahan penggantian rugi pertama kali tidak sesuai luasan tanahnya, termasuk objek tanah yang terbayarkan masih mempermasalahkan penilaian harga tanah.
David Sihombing, kuasa hukum Muslim, mengatakan asal muasal tanah yang diganti rugi sekitar tol merupakan milik Muslim sesuai akta hibah nomor 157/akta/1980 tertanggal 20 November 1980 yang dikeluarkan oleh Camat Gunungsugih, Oesman Hambali. Hibah diperoleh dari Sairah kepada Muslim dengan luas tanah kurang lebih 50 hektare. Pajak atas tanah 50 hektare hingga 2017 masih dibayarkan oleh Muslim, namun pajak dan masa tunggu diterima orang lain.
David mengatakan, kasus ini mempunyai dua pokok masalah. Diantaranya pembayaran pertama atas jalan dengan panjang 255 meter dan lebar 7 meter, dan masalah pembayaran tanah seluas 9.130 meter. Untuk masalah
jalan 255 meter (panjang) dan 7 meter (lebar), pembayarannya belum
selesai. Pembayaran jalan itu simpang siur dalam harga per meter dan jumlah meter yang sudah terbayar.
Awalnya klien saya mendapat informasi harga jalan per meter senilai
Rp625 ribu, dengan yang sudah terbayar 3 meter (lebar) dan panjang sampai batas milik Pak Made (kurang lebih sampai panjang 155 meter ditarik dari jalan negara. David menjelaskan, kliennya mempunyai perjanjian khusus atas jalan
dengan yang bernama Made. Perjanjian  itu mengenai sampai pada panjang (titik batas milik Made 155 meter) adalah milik berdua, namun sisanya atau sampai batas kurang lebih 255 (titik tol), adalah milik pribadi.
Menurut David, Muslim mengakui uang yang diterima dari Made (bukan
dari panitia) adalah uang hasil pembayaran 3 meter (lebar) dengan panjang sampai titik batas tanah Made (sekitar 155 meter). Bukan penerimaan dari keseluruhan jalan 7 (lebar) dan panjang kurang lebih
255 meter.
“Itu pun Panitia harusnya tidak memberikan uang milik Pak Muslim kepada Made tanpa mengikutsertakan Pak Muslim tandatangan, karena pemilik atas nama surat adalah Pak Muslim, bukan Made, ujar kuasa hukum Muslim.
David menyayangkan harga pembayaran tanah seluas 1 hektare seharga Rp100 ribu permeter yang dititip ke Pengadilan, sementara dalam berita acara hasil musyawarah ganti kerugian, nilai yang ditolak oleh Muslim dan keluarga adalah nilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).Dinyatakan dalam surat berita acara penolakan oleh pemilik tanah,dahulu sudah ada persetujuan panitia atas nilai Rp1.000.000, Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar II, Rizwan, dan Pemilik tanah tertanggal 21 September 2016.
Bagaimana tidak ada masalah, surat pemberitahuan pengadilan mengatasnamakan Pak Muslim Pemilik tanah, namun lokasi yang diganti rugi berada di Desa yang berbeda, kasus ini bisa melebar menjadi pemalsuan data dan korupsi, selain dugaan penipuan dan penggelapan bersama-sama, tuturnya.
Mengenai kasus ini, Muslim sudah menggugat Panitia pembayaran di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, namun gugatannnya dianggap  lewat waktu oleh hakim, pada hal faktanya bukan soal waktu yang menjadi pokok masalah, melainkan fakta di lapangan dan penilaian yang tidak sesuai dengan fisik, dan termasuk teknis pembayaran.Oleh karena itu, tim appraisal harus bertanggungjawab, karena tidakmenyangkut kerugian yang sedikit, namun menimbulkan kerugian miliaran, ujar David.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR