KEHADIRAN transportasi online (daring) di sejumlah daerah menghadirkan polemik dengan angkutan konvensional. Tidak jarang, konflik fisik pun terjadi dan berujung pada keributan massal.

Kondisi itu pun terjadi saat transportasi daring beroperasi di Bandar Lampung. Jumlah ojek dan taksi daring bertambah banyak. Respons dari pelaku jasa angkutan konvensional pun muncul.



Protes terhadap transortasi daring datang dari Persatuan Ojek Pangkalan Bandar Lampung (Pokbal) dan Persatuan Pengusaha Pengemudi Angkutan Bandar Lampung (P3ABL). Kedua perkumpulan ini menolak keberadaan ojek dan taksi daring.

Pokbal berani merampas atribut pengemudi ojek daring. Bahkan, Badan Satuan Polisi Pemong Praja Bandar Lampung turut menyetop pengemudi ojek daring. Puncaknya, Pokbal mendatangi kantor ojek online di Jalan MH Tamrin hingga insiden penimpukan terjadi. 

Keberanian ojek pangkalan itu lantaran didukung Pemerintah Kota Bandar Lampung yang akan menertibkan transportasi daring tanpa izin operasional. Pemkot menegaskan transportasi daring yang beroperasi di Bandar Lampung wajib memiliki izin wali kota.

Munculnya persaingan jasa transportasi itu karena berebut pasar penumpang. Harus diakui, publik pun terbantu keberadaan ojek dan taksi online dengan pelayanan cepat dan harga murah,. Kita semua tahu seberapa mahal memakai jasa ojek pangkalan. 

Baik pengemudi ojek online dan ojek pangkalan adalah warga negara yang perlu diperhatikan keberlangsungan usaha dan ekonominya. Untuk itu, perlu ada solusi menyeluruh yang tidak merugikan salah satu pihak, tapi saling menguntungkan.

Awalnya, Pemkot dan Wali Kota lebih berpihak pada ojek pangkalan. Namun, dengan banyaknya desakan warga internet di Bandar Lampung mendukung ojek online, Pemkot akhirnya melunak dan mendukung keberadaaan jasa transportasi online ini.

Seharusnya, sejak awal Pemkot lebih responsif menangani masalah ojek daring dan pangkalan. Kegagapan mengatasi transportasi daring ini karena Pemkot tidak memahami masalah dan kebutuhan warga serta perkembangan teknologi.

Hingga kini belum ada aturan pusat yang spesifik menangani ojek daring. Permenhub 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek lebih mengatur keberadaan taksi daring.

Bandar Lampung dapat meniru Kota Bogor dan Kota Depok. Bogor sudah mengeluarkan Peraturan Wali Kota tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Roda Dua Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. Depok pun menerbitkan peraturan serupa.

Sebaiknya, Pemkot Bandar Lampung segera menyusun perwali yang memfasilitasi ojek daring dan pangkalan. Aturan yang dibuat harus dikaji secara serius dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan menjawab masalah.

Penyelenggara jasa transportasi daring juga harus patuh dan tunduk peraturan di daerah. Pemkot juga jangan memperlambat perizinan transportasi daring. Mengayomi kedua belah pihak adalah langkah bijak menyambut kemajuan zaman tersebut.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR