TEPAT 22 Mei esok, seluruh rakyat Indonesia menantikan pengumuman resmi presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilihan umum yang berlangsung 17 April lalu.

Namun, seiring dekatnya pengumuman resmi dari KPU, gejolak politik semakin kuat dengan adanya seruan people power yang digaungkan elite politik demi mendulang dukungan dari rakyat yang pro terhadap wacana tersebut.



Saya pun heran dengan elite politik tersebut tentang bagaimana cara mereka memaknai people power. Padahal, sejauh ini di negara kita tercinta ini tidak terjadi yang namanya krisis ekonomi yang gawat.

Memang sempat ada gejolak harga di pasaran, sebut saja harga bawang putih melejit yang membuat para ibu rumah tangga menjerit. Namun, hal itu dengan cepat pemerintah melakukan upaya penekanan harga melalui formulasi kebijakan hingga berhasil menekan harga bawang.

Kemudian, pada sisi politik pemerintahan juga tidak terjadi adanya kesulitan-kesulitan yang membuat pemerintahan kita ini menjadi genting dan akan runtuh.

Pada hakikatnya, people power ada pada kekuatan dan pelibatan rakyat yang ingin menggulingkan kekuasan seorang kepala negara karena dinilai tidak becus mengurus rakyat dan negara. Hakikat itu, sayangnya tak terkandung dalam frasa people power yang digaung-gaungkan saat ini. Semakin hari semakin jelas bahwa wacana people power adalah luapan kekecewaan elite politik dan kawan-kawannya karena kalah dalam kontestasi Pemilu 2019.

Pada 21 Mei 1998, sejarah politik Indonesia masih merekam dengan baik kehebatan suara rakyat yang teraniaya dengan cara bergerak bersama melawan penguasa. Gelombang demonstrasi di segala penjuru wilayah Indonesia terjadi, ribuan mahasiswa dan rakyat yang menduduki gedung perwakilan rakyat di pusat akhirnya berhasil memaksa rezim militer Soeharto untuk mengakhiri kekuasaannya yang bertahan selama 32 tahun. 

Pada 22 Mei esok, kenangan tentang people power itu coba dibangkit-bangkitkan kembali oleh para elite politik. Namun, latar belakang masalah di balik gaduh dan gaung wacana people power tersebut tak seperti sejarah rakyat Indonesia 21 tahun lampau. Sebab, gerakan people power saat ini lebih kepada ketidakpuasan para elite politik atas hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang menilai banyak kecurangan tapi tak bisa menunjukkan secara nyata kecurangan tersebut.

Sebagai rakyat yang taat akan aturan hukum, jangan sampai pesta demokrasi kita dicederai dengan tindakan-tindakan yang dapat membelah kesatuan umat dan bangsa. Indonesia punya banyak suku, agama, dan adat istiadat. Gaduh demonstrasi turun ke jalan jangan sampai dilakukan hanya karena ketidakpuasan akibat pilihan yang kalah.

Marilah kita percayakan kepada KPU sebagai pihak penyelenggara Pemilu untuk mengumumkan secara resmi hasil Pilpres 2019 dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. Yang terpenting adalah kembali merajut silaturahmi dan persatuan tanpa ada batasan jarak akibat beda pilihan.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR