JAKARTA (Lampost.co)---Mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi sesumbar bakal melaporkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Wakil Ketua Basaria Panjaitan serta Juru Bicara Febri Diansyah ke polisi. Langkah itu dilakukan Fredrich lantaran merasa nama baiknya dicemarkan.
 
"Oh ya jelas dong. Karena kan dia (Basaria dan Febri) memberikan keterangan palsu. Katanya saya memberikan medical record (rekam medis Novanto) palsu," kata Fredrich usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).

Fredrich tidak terima disangka memanipulasi rekam medis Novanto agar bisa dirawat guna menghindari pemeriksaan KPK pada November 2017. Fredrich mengklaim, sampai saat ini penyidik KPK tidak bisa menunjukkan rekam medis Setnov yang dianggap palsu itu. "Medical record itu yang direkayasa mana? Coba tunjukan saya dong. Saya ambilkan medical chek up yang asli. Kita lihat siapa yang bohong," ungkapnya.



Fredrich mengaku sempat meminta penyidik KPK untuk memeriksa Basaria dan Febri karena merasa telah mencemarkan nama baiknya. Namun, kata Fredrich, penyidik KPK tidak bersedia memeriksa dua pegawai lembaga antirasuah lantaran kasus masuk ranah pidana umum.

Lantaran penyidik KPK tidak mau memeriksa Basaria dan Febri, Fredrich berencana melapor ke polisi. Fredrich menyebut laporan polisi akan dibuat tim kuasa hukumnya dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). "Orang Peradi itu kan pasti ketemu saya. Saya akan minta mereka untuk bikin laporan polisi," ungkap pemilik kantor advokat Yunadi and Associates itu.

KPK menetapkan Fredrich sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan korupsi KTP-elektronik atas tersangka Setya Novanto. Selain Fredrich, KPK juga menetapkan dokter RS Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Keduanya telah ditahan lembaga antikorupsi.

Atas perbuatannya, Fredrich dan Bimanesh dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR