JAKARTA (Lampost.co)--Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Erwin Moeslimin Singajuru menegaskan perlunya langkah konkret dalam upaya memberantas korupsi politik.

Menurut politikus PDIP asal daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 itu, salah satu langkah adalah membentuk Mahkamah Pemilu. Pernyataan Erwin soal ini dikemukakannya di sela-sela diskusi menimbang caleg eks koruptor di Jakarta, Sabtu (2/2/2019).



Anggota DPR RI Komisi VIII ini menyatakan reformasi besar-besaran terhadap sinkronisasi dan harmonisasi sistem perundang-undangan terkait dampak pemilu harus dilakukan. Langkah itu bertujuan memastikan demokrasi tetap fundamental serta menguatkan penegakan hukum di Tanah Air.

Hadir pula sebagai pembicara politikus Partai Gerindra Miftah Nur Sabri, Wakil Kepala Sekolah Tinggi Hukum Jentera (STH Jentera) Bivitri Susanti, dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho.

Menurut Erwin, seperti dikutip dari Media Indonesia, keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berani mengumumkan 49 calon anggota DPRD dan DPD patut diapresiasi. Namun, persoalan itu diprediksi bakal terus terjadi apabila tidak ada langkah konkret untuk mencegah hadirnya mantan koruptor dalam perhelatan pesta demokrasi.

"Apalagi kami tidak punya tradisi mengundurkan diri. Ini menjadi problem tersendiri karena budaya malu itu tidak ada, tradisi mundur tidak membumi. Persoalan lain ialah tingginya biaya politik," ujarnya.

Menurut dia, solusi terbaik ialah membentuk mahkamah pemilu, seperti di Brasil. Lembaga tersebut punya peran sangat penting, semisal membubarkan partai politik yang ketahuan bermain politik uang, termasuk mendiskualifikasi caleg yang terbukti terlibat praktik lancung.

"Sanksinya ialah membayar denda dan jika tidak dilakukan, maka dibubarkan parpolnya. Begitu pula dengan caleg yang juga dikenakan denda dan kemudian didiskualifikasi. Kan, jelas hukum pidana pemilu dan hukum acaranya. Beda dengan sekarang yang hanya mengandalkan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) saja," kata dia.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR