JAKARTA (Lampost.co)--Tersangka kasus suap PLTU-1 Riau, Eni Maulani Saragih, membenarkan adanya aliran dana Rp2 miliar ke musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar pertama pada Desember 2017 lalu. Namun, Eni irit bicara ihwal asal duit tersebut. 

"Ya (yang Desember) tapi memang ada yang saya terima 2 M ini, itu saya inikan untuk peruntukan munaslub," kata Eni usai diperiksa KPK, di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Senin (27/8/2018).



Sementara, pengacara Eni, Fadli Nasution sempat menyebut, terdapat aliran dana Rp2 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni. Duit panas itu untuk kepentingan munaslub. 

Dalam pemeriksaan kali ini, Eni dicecar oleh KPK soal kedekatannya dengan Idrus. Kepada penyidik, Eni membeberkan sejarah kedekatan yang sudah lama terbangun dengan Idrus.

"Saya sebagai saksi buat Pak Idrus Marham, ditanya pendapat apakah saya kenal Pak Idrus Marham, saya katakan, iya saya kenal dari zaman KNPI, sampai LPM sampai Golkar saya ceritakan semua hal itu kepada penyidik," bebernya.

Eni juga mengaku dicecar soal dugaan adanya jatah USD1,5 juta untuk Idrus, bila proyek tembus. Namun dia membantah tuduhan tersebut. "Enggak, kalau itu enggak ada," tambahnya. 

Sementara itu, politikus Golkar Agus Gumiwang membantah keterangan pengacara Eni. Agus saat musnalub Golkar 2017 diketahui menjabat  sebagai ketua organizing comittee. 

"Pernyataan pengacara Eni Saragih, Fadli Nasution (terkait adanya dana suap proyek PLTU Riau 1 yang digunakan untuk membiayai munaslub Golkar 2017) tidak benar," tegas Agus kepada wartawan Senin lalu.

Eni diduga menerima suap sebanyak Rp4,8 miliar untuk memuluskan perusahaan milik Johannes Budisutrisno Kotjo yakni Blackgold Natural Resources Limited, untuk menggarap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Dalam pengembangannya, Mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham, turut terseret. Oleh KPK Idrus ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat, 24 Agustus lalu.
 
Atas perbuatannya, Eni selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto 64 ayat (1) KUHP.
 
Sementara Johannes selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR