SUKADANA  (lampost.co) -- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memberikan sanksi kepada enam PNS bermasalah. Setidaknya empat diberhentikan secara tidak hormat dan dua mendapat sanksi berat dan sedang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Lamtim Noer Alsyarief, Rabu (29/11/2017), menjelaskan PNS merupakan abdi negara dan masyarakat. Sejak resmi diangkat menjadi PNS, dalam melaksanakan tugas yang bersangkutan otomatis terikat dengan ketentuan. Untuk itulah, Pemkab Lamtim tidak main-main dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja dan disiplin.
Hasil pembinaan serius itu dibuktikan sejak Januari hingga akhir November 2017, Pemkab Lamtim telah memberikan sanksi atau hukuman kepada enam PNS yang dinilai bermasalah. Sanksi mulai dari berat, sedang, dan ringan.
Untuk kategori berat, misalnya pemberhentian tidak dengan hormat dan penurun pangkat setingkat lebih rendah. Kemudian kategori sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala.
Bahkan dari enam PNS yang terbukti melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi itu empat di antaranya terpaksa diberhentikan. Alasan yang bersangkutan diberhentikan karena pelanggaran yang dilakukan sudah sangat berat dan tidak bisa ditoleransi lagi.
“Dari enam PNS yang dikenai sanksi itu, empat di antaranya terpaksa diberhentikan karena pelanggaran yang dilakukannya sudah sangat berat,” kata Alsyarief.
Hukuman yang diberikan itu tidak serta-merta diberikan karena telah sesuai aturan juga melalui berbagai pertimbangan. Baik dengan teguran, pemanggilan, maupun pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, tetapi tidak juga diindahkan. Namun, Alsyarief enggan menjelaskan jenis pelanggaran berat yang dilakukan PNS tersebut.
Dia mengimbau kepada seluruh PNS di lingkungan Pemkab Lamtim agar benar-benar melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh rasa tanggung jawab juga sesuai dengan aturan.
Sementara itu, sebelumnya PNS di Lampung Barat juga terancam diberhentikan karena enam bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan (bolos). PNS tersebut adalah Sugiono, staf Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Lampung Barat.
Pemberhentian tersebut bisa dilakukan mengacu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan PNS, antara lain menjelaskan seorang PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan hingga 46 hari berturut-turut, sanksinya bisa diberhentikan. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR