BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Satuan Tugas Sapu Bersih Penguatan Liar (Satgas Saber Pungli) pusat menjadikan empat kegiatan yang paling dominan saat ini di Indonesia sebagai perhatian khususnya dalam pengawasan dan pencegahan terjadi praktik terlarang.

Keempat kegiatan itu adalah perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), penggunaan dana desa, kegiatan pada komite sekolah, dan lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (rutan).



Kepala Kelompok Kerja Pencegahan Satgas Saber Pungli Pusat, Asep Kurnia mengatakan pihaknya memiliki perhatian khusus dalam pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), penggunaan dana desa, kegiatan pada komite sekolah, dan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

"Itu yang menjadi perhatian kami. Namun, secara umum setiap pelayanan publik selalu kami awasi, karena itu sudah menjadi harapan masyarakat untuk pelayanan yang baik," ujar pria yang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi itu.

Untuk itu, kata dia, tentunya perlu ada reformasi hukum yang diprioritaskan pada lima aspek, yaitu pemberantasan pungutan liar dan pemberantasan penyelundupan. "Kemudian percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan SKCK, relokasi LP, dan perbaikan layanan hak paten, merk, dan desain" urainya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR