JAKARTA (Lampost.co) -- Tokoh-tokoh gerakan antikorupsi memberikan tanggapannya terkait pembentukan Panitia Seleksi (pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019 - 2023.

Tanggapan datang dari salah satu mantan pimpinan KPK, Abraham Samad. Ia merasa gelisah akan nama-nama pilihan Presiden Joko Widodo untuk menyeleksi pimpinan KPK.



Samad meragukan integritas pansel tersebut, "apa mungkin dengan komposisi ansel KPK seperti sekarang ini bisa menjaring dan menemukan calon pimpinan KPK yang berintegritas yang mampu memerangi korupsi tanpa pandang bulu?" kata Samad melalui keterangan tertulis, Senin (20/5/2019).

Ia juga meminta Presiden untuk meninjau kembali dan merevisi nama-nama yang masuk dalam pansel KPK itu. Hal itu dimungkinkan lantaran masih tersisa waktu selama tujuh bulan sebelum masa jabatan pimpinan saat ini berakhir.

Pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas, kata Samad, akan sulit terwujud dengan komposisi pansel yang ada saat ini. "Kita tidak bisa berharap banyak akan dapat menjaring dan menemukan pimpinan KPK yang berintegritas kalau saja komposisi pansel KPK seperti sekarang ini tetap dipertahankan," tukasnya.

Senada, mantan pimpinan KPK lainnya, Busyro Muqoddas menyatakan tidak setuju dengan komposisi pansel KPK saat ini. Ia menyayangkan sikap Presiden yang setengah hati memberantas korupsi.

Selain itu, ia meminta agar kedaulatan rakyat dipenuhi, "dengan memberikan hak masyarakat untuk memberi penilaian terhadap track record pansel," tuturnya.

Busyro juga meminta kepada pansel yang saat ini telah terbentuk untuk mengundang organisasi masyarakat yang peduli soal antikorupsi dan melibatkan perwakilan wadah pegawai KPK.

Setelah itu, hasil pertemuan dengan organisasi masyarakat dan wadah pegawai KPK dapat dijadikan pedoman untuk merumuskan program seleksi. "Termasuk juga penunjukan lembaga assesment yg terdiri juga dari unsur kampus,aktivis anti korupsi dan tokoh publik yg jelas keberpihakannya pada gerakan anti korupsi," tukas Busyro.

Lebih jauh, Busyro juga meminta agar pimpinan KPK periode saat ini tidak lagi mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK. Ia justru mendorong syaf senior KPK yang teruji rekam jejaknya untuk menjaga komitmen KPK memberantas Korupsi.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Denny Indrayana mengungkapkan, belum terlambat bagi Presiden untuk memerhatikan masukan dari masyarakat. Menurutnya, Presiden harus memilih pansel dengan tiga kriteria utama.

"Pertama, mempunyai integritas antikorupsi yang jelas. Kedua, independen, tidak mempunyai afiliasi dengan kelompok tertentu yang cenderung ingin melemahkan KPK dan ketiga, kapabel dan memahami kebutuhan internal KPK, serta mengerti strategi pemberantasan korupsi yang dibutuhkan KPK," tandasnya.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan sembilan orang sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan tahun 2019-2023.

Penetapan itu melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 17 Mei 2019.

Pansel akan dipimpin oleh Yenti Ganarsih (kiri) bersama anggota Pansel Indriyanto Seno Adji, Hamdi Moeloek, Harkristuti Harkrisnowo, Diani Sadia Wati, Al Araf, Mualimin Abdi, Hendardi dan Marcus Priyo Gunarto.

BERITA LAINNYA


EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR