PENYALAHGUNAAN wewenang, pembayaran fiktif, kolusi/persekongkolan, biaya perjalanan dinas fiktif, dan suap/uang pelicin memungkinkan terjadi dalam sebuah birokrasi dalam pemerintahan daerah. Faktor utama penyebabnya antara lain moral yang rendah, sanksi yang lemah, rendahnya disiplin, sifat konsumtif, dan kurangnya pengawasan dalam organisasi.

Untuk itu, diperlukan upaya paling efektif dalam memberantas praktik KKN tersebut, semisal pemberian contoh oleh atasan, sanksi yang tegas tanpa pandang bulu, perbaikan penghasilan, pendidikan agama dan etika, perbaikan sistem birokrasi, peningkatan pengawasan, transparansi kebijakan pemerintah, dan peningkatan peran lembaga legislatif.



Untuk menunjangnya, juga diperlukan suatu sistem yang mampu mengotimalkan usaha-usaha tersebut, yakni penerapan SPIP. SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 Butir 1)

SPIP memiliki unsur-unsur sebagai berikut. (1) Lingkungan pengendalian yang terdiri atas integritas, komitmen, kepemimpinan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. (2) Penilaian risiko, yakni penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan harus merujuk pada tujuan dan rencana strategis, mengidentifikasi risiko secara komprehensif, dan analisis risiko untuk menentukan dampaknya bagi pencapaian tujuan.

(3) Kegiatan pengendalian, yakni berupa review atas kinerja, pembinaan SDM, pengendalian fisik dan aset, pemisahan fungsi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, serta dokumentasi yang baik. (4) Informasi dan komunikasi adalah informasi dari sumber internal dan eksternal yang didapat dan disampaikan kepada pimpinan instansi terkait dengan pencapaian kinerja dan pimpinan instansi harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang efektif. (5) Pemantauan yang berkelanjutan untuk memicu evaluasi yang akan diperlukan dalam mengidentifikasi sejumlah persoalan serta perlunya mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit.

Penerapan SPIP memiliki tujuan di antaranya untuk menghasilkan data dan informasi yang andal, menjaga harta/kekayaan dan catatan organisasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, serta mendorong ketaatan kepada kebijakan menajerial yang telah ditetapkan. Dengan demikian, SPIP mampu mencegah dan mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan kecurangan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. Selain itu, membantu pengamanan asset terkait terjadinya kecurangan, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.

Implementasi SPIP

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi subunsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik. selain itu, melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Selain itu, kompetensi yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing.

Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif  sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai.

Di samping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik di antara instansi pemerintah yang terkait.

Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana hal tersebut, lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko.

Upaya menginternalisasikan SPIP dapat dilakukan dengan cara membangun budaya kerja (adanya role model sebagai contoh keteladanan), menggunakan teknologi untuk memantau prilaku, misalnya CCTV, barcode, finger print, dll, supervisi dari setiap atasan langsung, memberikan penghargaan, serta melakukan law enforcement secara konsisten.

Efektif-Efisien

Pemerintah memerlukan diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya agar efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan kekayaan negara secara andal, serta mengamankan aset negara dengan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peterson & Gibson [2003] yang dikutip oleh Rae dan Subramaniam [2008]).

Penyelenggaraan SPIP efektif bila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, diharapkan penerapan SPIP di pemerintahan daerah akan terbentuk suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang harus akuntabel dan transparan. Di samping itu, penyelenggaraan pemerintahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban dapat berjalan tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR