BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Setelah melalui peroses yang cukup panjang mencari keadilan dan memperjuangkan haknya, Edi Sastrawan salah satu perserta seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung tahun 2018 yang merasa dirinya dizalimi.

Ia berpendapat seharusnya dirinya lolos dan dilantik menjadi komisioner Bawaslu Kabupaten Way Kanan masa jabatan 2018-2023, tetapi kenyataannya berbeda setelah pengumuman dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada 13 Agustus 2018.



"Berkat perjuangan yang sangat memprihatinkan dan tak henti-hentinya berdoa, pada akhirnya menuai hasil setelah gugatannya dikabulkan dan diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) pada 24 Januari 2019 dengan nomor perkara 250/G/2018/PTUN/JKT," kaya Edi melalui pesan tertulisnya, Minggu (10/2/2019).

Ia mengatakan bahwa dirinya telah benar mengikuti tahapan demi tahapan proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung tahun 2018 berdasarkan bukti-bukti, regulasi dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017, peraturan Bawaslu serta peraturan lainnya, seharusnya Edi Sastrawan dinyatakan dan ditetapkan serta untuk dilantik menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Way Kanan masa jabatan 2018-2023.

"Namun sangat bertolak belakang dengan pendapat Bawaslu RI. Semua keputusan dan menetapkan Bawaslu terpilih ada di Bawaslu RI atau Bawaslu Pusat dengan dasar penilaian sendiri tanpa melihat hasil-hasil nilai baik dari seleksi berkas, CAT, psikologi, kesehatan, wawancara dengan tim seleksi dan hasil uji kepatutan dan kelayakan," katanya.

"Sejak di bacakan putusan tersebut sampai dengan diterbitkannya berita ini sudah lebih dari 14 hari. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya pihak tergugat (Bawaslu Ri, red) untuk taat hukum, akan tetapi Bawaslu RI belum ada respon," tambah dia lagi.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR