Jakarta (Lampost.co) -- Terdakwa kasus korupsi KTP-el Irman dan Sugiharto divonis masing-masing 7 dan 5 tahun penjara. Irman dikenai denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, sementara Sugiharto didenda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. Hukuman yang dijatuhkan sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2017.



Hukuman dijatuhkan setelah mempertimbangkan berbagai hal. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, perbuatan terdakwa bersifat masif, yakni menyangkut kedaulatan pengelolaan data kependudukan nasional dianggap memberatkan.

"Selain itu, dampak perbuatan dari para terdakwa masih dirasakan sampai saat ini dengan banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP-el," kata majelis hakim.

Hal-hal yang meringankan antara lain, terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya, terdakwa juga telah secara terus terang memberi keterangan di persidangan. Selain itu, baik Irman dan Sugiharto juga berstatus sebagai justice collaborator dalam perkara tersebut.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR