BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Dua penyidik Polresta Bandar Lampung, Eko dan Riki dihadirkan sebagai saksi dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (9/4/2018). 
Dalam kesaksiannya, saksi Eko dan Riki mengatakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi/Pengurus Korporasi, tidak berlaku di Polresta Bandar Lampung. 
Diahdapan hakim tunggal Joni Butar Butar, saksi mengakan tidak berlakunya Perma Nomor 13 Tahun 2016 sebagai tangkisan atas gugatan Praperadilan dihadapan Hakim Tunggal, Joni  Butar Butar, karena menjadikan Direktur PT Patala Global Perdana sebagai tersangka penipuan penggelapan tanpa tunduk pada peraturan MA.
Beberapa alasan tidak menggunakan Perma  Nomor 13 Tahun 2016, menurut dua saksi yang didudukkan secara bersamaan, karena penyidik terikat undang-undang Kepolisian. Saksi penyidik juga menerangkan benar kedudukan tersangka dalam penanganan perkara selaku Direktur perseroan terbatas (PT), namun penyidik tidak pernah menggunakan Perma, maka tindakan penyidikan terhadap tersangka dianggap sah. “Perma itu tidak berlaku, karena unit yang menangani adalah Unit Harda dan Krimum, ” ujar saksi. 
Alasan lain para saksi tidak menggunakan Perma karena hasil gelar perkara menyimpulkan sudah sesuai dengan alat bukti yang dipersangkakan.
Kuasa pemohon David Sihombing dalam gugatan praperadilan menganggap, termohon menganangani perkara mengabaikan Pasal (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016, mengenai maksud dan tujuan pembentukan tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi yakni: 1. sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus, 2. mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus, dan mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Sehingga penyidikan harus dianggap tidak sah.

“Sesuai Permohonan pemohon mengurai Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 ayat (1 dan 2): ayat (1): Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan dan Ayat (2) pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. Sehingga menurut pemohon acara untuk Direksi Perseroan harusnya ada penggunaan Perma, namun termohon yakni Polresta Bandar Lampung dianggap tidak tunduk pada peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung,” ujar David.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR