BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Driver aplikasi transportasi berbasis daring siap mematuhi penentuan kuota yang telah ditetapkan Dishub Lampung, salah satunya dengan segera mengurus izin dan membentuk koperasi.
“Sampai sekarang memang belum ada imbauan dari aplikasi untuk mengurus izin. Tapi, nanti kami melalui koperasi yang dibentuk akan jalan bekerja sama dengan aplikasi yang ada, membuat izin ke provinsi dan polda,” kata Sekretaris DPD Asosiasi Driver Online (ADO) Lampung Heru, Rabu (15/11/2017).
Dia mengatakan pemerintah daerah memberi batas waktu pengurusan izin hingga 1 Maret 2018 mendatang. Ia juga menyanggupi adanya pembatasan driver: 8.000 unit untuk Lampung dan 2.000 unit untuk Bandar Lampung. “Kami terima saja apa keputusannya dan siap mematuhi aturan yang berlaku, karena ini juga untuk kenyamanan kami dan juga penumpang,” kata dia.
Saat ini pembentukan koperasi ADO masih menunggu instruksi dari DPP sebelum diterapkan di provinsi. Ia bersama driver lain juga akan menaati semua aturan yang akan diterapkan pada kendaraannya, seperti stiker yang bisa dibongkar pasang, pelat nomor seri khusus di pelat nomor polisi, dan juga SIM A umum.
“Usulan ini sudah diterima Kementerian Perhubungan dan Dishub. Untuk imboost juga dan pelat khusus juga tidak ada masalah,” kata Heru.
Mengenai kewajiban menggunakan SIM A umum, pihaknya segera beraudiensi dengan Ditlantas Polda Lampung. “Kami mau audiensi ke Polda Lampung untuk keringanan pembuatan SIM A umum secara kolektif,” kata dia.
Terpisah, Ketua DPD Organda Lampung Ketut Pasek mendukung kuota dan tarif yang telah ditentukan Dishub Lampung. “Kuota sementara ini sudah sesuai karena butuh waktu untuk perizinan. Kami juga memiliki keyakinan setelah selesai diurus izin, akan dievaluasi pada Maret 2018 untuk kuota tetapnya,” kata Ketut.
Organda juga mendukung Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.32.44/aj.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Untuk tarif batas bawah dipatok Rp3.500 per kilometer, sementara tarif batas atas Rp6.000 per kilometer untuk wilayah Lampung. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR