KOTA AGUNG (Lampost.co)--Badan Musyawarah DPRD Tanggamus menggelar rapat konsultasi pimpinan menindaklanjuti batalnya sidang paripurna pengesahan APBD Tanggamus tahun anggaran 2018. Polemik tenaga kerja sukarela (TKS) Tanggamus dalam penyusunan APBD ini tampaknya kian memanas, hal itu terlihat dari sistem pengamanan kantor DPRD yang melibatkan aparat kepolisian.
Wakil Ketua DPRD Tanggamus, Rusli Soheh, mengatakan bahwa rapat banmus ini dalam rangka mencari solusi agar APBD Tanggamus 2018 dapat disahkan. Sementara hingga pukul 15.30 belum ada keputusan menyikapi polemik TKS yang menjadi pemicu batalnya sidang paripurna pada Kamis (30/11) lalu.
"Kami akan mencoba untuk memperhalus soal TKS dengan harapan APBD Tanggamus bisa cepat disahkan. Sebab anggaran ini merupakan hajat orang banyak, khususnya warga Tanggamus," kata Rusli, Senin (4/12/2017).
Bentuk catatan soal honorarium non PNSD/TKS akan diupayakan diubah untuk lebih diperhalus. Tetapi masih dalam koridor hukum dan memperhatikan advis pemerintah provinsi tentang TKS. Sehingga kedua belah pihak dapat menerima dan seluruh kegiatan pembangunan yang tercantum dalam APBD Tanggamus bisa berjalan. 
"Kami akan coba untuk memperhalus  tapi bukan berarti tanpa catatan, tetap ada itu. Sebab sangat disayangkan jika proses pengesahan APBD Tanggamus 2018 ikut molor seperti APBD perubahan kemarin," katanya.

Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan saat dikonfirmasi Lampost.co,  mengatakan bahwa belum ada keputusan yang dapat disampaikan. Sebab rapat tersebut baru akan digelar sekitar pukul 16:00 bersama dengan anggota banmus. "Sampai sore ini belum ada keputusan yang bisa kami sampaikan, kami juga masih menunggu," ujarnya singkat. 
Sementara sejak pagi, sejumlah personel kepolisian tampak berjaga di areal kantor DPRD Tanggamus guna melakukan pengamanan. 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR