KOTAAGUNG (Lampost.co) -- SETELAH melalui proses panjang dalam penyusunan APBD Perubahan Tanggamus 2017 karena polemik tenaga kontrak sukarela (TKS), DPRD Tanggamus membentuk panitia khusus (pansus). Pansus ini dibentuk melalui rapat paripurna internal DPRD Senin (9/10/2017).
Menurut Wakil Ketua DPRD Tanggamus Rusli Soheh, pembentukan pansus ini atas usulan dari sejumlah anggota Dewan. Dalam hal ini unsur pimpinan kemudian memfasilitasi usulan tersebut dan terbentuk pansus yang dinamakan pansus TKS. "Pembentukan ini atas usulan dari sekitar 20 anggota Dewan, maka kami dari unsur pimpinan memfasilitasi," ujarnya, Selasa (10/10/2017).
Dari seluruh fraksi masih ada tiga fraksi belum memiliki perwakilan dalam pansus tersebut, yakni Fraksi Golkar, Hannas (Hanura-NasDem), dan Fraksi Kebangkitan Sejahtera (PKS-PKB). Sedangkan lima fraksi lainnya sudah ada perwakilan. Dalam sidang paripurna ditunjuk sebagai ketua pansus, yakni Hajin M Umar.
Sementara itu, Hajin M Umar mengatakan dalam hal ini pihaknya akan menggali apakah ada potensi yang merugikan negara serta unsur penyalahgunaan wewenang dalam perekrutan TKS. Di samping itu, pansus juga akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Sebagai langkah awal kami akan berkoordinasi kembali kepada pemerintah provinsi guna mencari solusi agar penyusunan APBD Perubahan ini tidak tersandera," katanya.
Sebab, lanjutnya, bukan suatu hal yang tidak mungkin, bila penyusunan APBD Tanggamus 2018 juga turut terancam. "Saat dilakukan penyusunan APBD Perubahan 2017 bersama TAPD jalannya sudah tersendat. Jadi, bukan tidak mungkin untuk seterusnya bisa seperti ini, dikarenakan polemik TKS," ungkapnya.
Untuk diketahui, dalam rekomendasi tertulisnya, Pemerintah Provinsi menyebutkan agar jumlah TKS Tanggamus pada angka 4.830. Selain itu, Pemprov menganjurkan penggunaan anggaran lebih di titik beratkan untuk pelaksanaan pembangunan. Advis ini dikeluarkan oleh Pemprov setelah Badan Anggaran DPRD Tanggamus dan TAPD melaksanakan konsultasi.
 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR