KRUI (Lampost.co) -- Menyikapi belum dilakukan persetujuan dan pengesahan RAPBD Pesisir Barat tahun anggaran 2019, antara ekskutif dan legislatif, DPRD Pesisir Barat, mengambil langkah dengan mengadakan rapat Badan Musyawarah (Banmus), Senin (3/12/2018) di Sekretariat DPRD setempat.  

Wakil ketua I DPRD Pesisir Barat M Towil bersama ketua II AE Wardhana wartawan mengatakan pihaknya menjadwalkan rapat Banmus pada pagi hingga siang hari.  



Selanjutnya pada pukul 16.00 pihaknya mengadakan rapat badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pesisir Barat.
Kemudian, pada Selasa (4/12) pukul 13.00 akan dilaksanakan paripurna persetujuan dan pengesahan RAPBD tahun anggaran 2019.

Towil mengatakan jadwal paripurna persetujuan dan pengesahan RAPBD tahun 2019, sesuai dengan aturan Mendagri harus dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran atau akhir tahun.

Namun dinamika yang terjadi menyebabkan jadwal paripurna persetujuan dan pengesahan mundur dari jadwal. Pihaknya siap untuk menjelaskan hal itu kepada Mendagri jika dipanggil.  

Sementara isu mengenai sikap DPRD melunak karena dugaan ada beberapa anggota dewan telah menerima aliran dana, Towil membahtah keras hal itu.

Menurut dia itu adalah isu yang tidak benar, DPRD mengambil langkah ini untuk kepentingan rakyat supaya pembangunan berjalan baik dan masyarakat sejahtera.  

"Saya tegaskan itu (menerima aliran dana) tidak ada, ada informasi dewan kena suap dari mana? tidak ada dan tidak benar informasi itu.  Saya juga minta tolong cari orang yang menjadi sumber isu ini," ujar Towil.  

Belum tercapainya persetujuan dan pengesahan RAPBD tahun 2019 antara ekskutif dan legislatif yaitu penganggaran kembali pembangunan kantor bupati sejumlah Rp34 miliar serta kegiatan umroh. Ia harapkan nantinya menemui solusi, sehingga jalan tengah RAPBD pesisir barat tahun 2019 dapat disaahkan.

 

EDITOR

Dian Wahyu

TAGS


KOMENTAR