KRUI (Lampost.co) -- DPRD dan pemkab Pesisir Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, di Gedung Dharma Wanita pemkab setempat, Senin (10/9/2018) sekitar pukul 10.00 WIB. 

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II AE. Wardhana Kasuma, dan dihadiri oleh Ketua DPRD, Piddinuri, Bupati Agus Istiqlal, Wakil Bupati Erlina, Sekkab Azhari. kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopimda Pesibar-Lambar.



Dalam sambutannya Bupati Agus Istiqlal menyampaikan sinergitas Pemkab Pesisir Barat dengan DPRD terjalin sangat baik. Sehingga rangkaian proses penyusunan APBD Perubahan Tahun 2018 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Tentunya saya berharap persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan APBD Pesisir Barat Tahun 2018 dapat selesai sesuai dengan jadwal," kata dia. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan dijabarkan kembali dalam Pasal 154 dan 155 Permendagri, Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan permendagri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur bahwa pemerintah daerah bersama dengan DPRD dapat melakukan APBD Perubahan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

"Selain itu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran pada program dan kegiatan, dan anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan," lanjutnya. 

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka pemkab akan melaksanakan penyusunan APBD Perubahan Tahun 2018 yang secara umum didasarkan pada penggunaan anggaran lebih tahun sebelumnya demi pencapaian target-target kinerja dalam RPJMD.

Pihaknya juga memaparkan ringkasan perubahan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2018, yaitu perubahan pendapatan daerah Dibandingkan dengan KUA dan PPAS APBD Tahun 2018, pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2018 diasumsikan akan mengalami peningkatan sebesar Rp2, 734 Milyar lebih atau naik 0,35 persen.

"Angka tersebut yakni dari sebelumnya Rp785,041 miliar lebih, menjadi Rp787,775 miliar lebih," jelasnya. 

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR