KRUI (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA-PPAS APBD Pesisir Barat 2019, di Gedung Dharma Wanita, Senin (13/8/2018).

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil ketua II DPRD AE Wardhana didampingi ketua DPRD Piddinuri, Wakil ketua I DPRD M Towil serta dihadiri oleh Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, dan Wakil Bupati Erlina, serta diikuti 17 dari 24 anggota DPRD Pesisir Barat.



Dalam nota pengantar KUA-PPAS APBD Pesisir Barat 2019 oleh Bupati Agus Istiqlal. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan urusan penunjang dan pendukung pemerintahan daerah.

"Penyelenggaraan urusan-urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan dari masing-masing OPD, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di danai dari dan atas beban APBD," jelas Agus. 

Selanjutnya, pada pasal 310 ayat (1) dijelaskan bahwa kepala daerah menyusun kua dan ppas berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. pada pasal 310 ayat (2) kembali diatur bahwa kua dan ppas yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD akan menjadi dasar dalam Penyusunan RKA OPD.

"KUA dan PPAS APBD ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen RPJPD Kabupaten Pesibar tahun 2005-2025, RPJMD Pesibar tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Pesibar Tahun 2019," ungkap Agus. 

KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2019 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan RKA OPD dan rancangan APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2019 mendatang. 

 

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR