BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)---DPRD Kota Bandar Lampung akan memanggil pengelola pasar serta Pemkot untuk rapat dengar pendapat (hearing) terkait standar keamanan kebakaran di sejumlah pasar.

Anggota Komisi II DPRD Bandar Lampung Grafeldi Mamesa menegaskan pasar wajib memenuhi standar keamanan untuk mencegah terjadinya kebakaran. "Pasar-pasar yang dikerjasamakan Pemkot dengan pihak ketiga wajib menyediakan alat standar keamanan. Wajib dan memang harus dikontrol juga, diperiksa setahun sekali misalnya,” kata dia kepada Lampung Post, Rabu (21/2).



Untuk memastikan hal tersebut, kata dia, Komisi II akan menggelar hearing dengan sejumlah pihak. Seharusnya pasar memiliki alat pemadam standar, seperti tabung APAR. Kewajiban ini ada aturannya bukan asal menyediakan tapi tidak sesuai dengan kebutuhan.

Menurut dia, standar keamanan dari kebakaran penting diperhatikan sehingga pedagang dan pengelola pasar bisa melakukan pencegahan dan terhindar dari kerugian akibat kebakaran. "Paling tidak punya alat sederhana tabung kecil warna merah itu. Itu kan ada syarat juga, luas sekian meter persegi sekian tabung,” kata dia.

Rapat dengar pendapat, ujarnya, paling lambat digelar awal Maret. Ia juga meminta pihak ketiga harus segera memenuhi standardisasi keamanan kebakaran. Dari pihak ketiga bisa diketahui apakah sudah tersedia alat pemadam kebakaran.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung Sahriwansyah menyarankan pasar yang belum menyediakan sistem pemadaman kebakaran, dapat disiapkah masing-masing paguyuban pedagang.

Ia mencontohkan sistem alat pemadam kebakaran di Pasar Perumnas Way Halim diserahkan kepada paguyuban pedagang. "Di Pasar Way Halim belum ada (APAR), kami serahkan ke paguyuban pedagang. Jadi tolong nanti paguyuban memperhatikan," kata dia.

Menurut dia, sistem pemadam kebakaran seharusnya disediakan kontraktor yang membangun pasar. Namun, kewajiban ini tidak ada dalam kontrak sehingga tidak semua kontraktor menyiapkannya. (DEN/MAN/K1)

 

EDITOR

Iyar Jarkasih

TAGS


KOMENTAR