KOTABUMI (lampost.co) -- Rapat paripurna pembahasan RAPBD 2018 eksekuti-legislatif di Kabupaten Lampung Utara akhirnya batal digelar, Jumat (22/12/2017). Setelah tiga kali diskors, jumlah anggota DPRD yang hadir tidak kunjung memenuhi kuorum. Dari 45 anggota Dewan yang ada, hanya 26 yang menghadiri rapat paripurna tersebut. Padahal rapat paripurna tersebut sangat penting karena membahas pelaksanaan program kerakyatan selama satu tahun ke depan.
 "Karena tidak juga memenuhi kuorum setelah tiga kali diskors, terpaksa kita tunda lagi sampai Rabu (27/12/2017) pukul 09.00," kata Wakil Ketua I, Nurdin Habim saat memimpin rapat paripurna.
Meski rapat paripurna batal digelar, Sekkab Lampura Samsir menanggapinya dengan santai. Menurutnya, meski batas akhir pengesahan APBD 2018 jatuh pada akhir November lalu, masih ada toleransi sampai 30 Desember 2017, sehingga masih ada waktu untuk menyelesaikan segala program kerakyatan untuk masyarakat Lampura itu.
"Mudah-mudahan pada persidangan mendatang akan selesai, tidak benar itu kalau sampai 30 November 2017 tidak disahkan, akan selesai semua. Mudah-mudahan pada persidangan mendatang dapat disahkan anggaran kita, sehingga segala program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud," terangnya.
Sebelumnya, sidang pertama sempat diskors selama 20 menit, Jumat (22/12/2017), pukul 21.00. Pasalnya anggota Dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dari 45 anggota hanya 24 wakil rakyat yang  datang saat membahas anggaran untuk rakyat itu. Dengan agenda laporan hasil pembahasan oleh Panja dan Banang DPRD Kabupaten Lampung Utara yang membahas tentang nasib rakyat dalam satu tahun ke depan itu.
Itu pun waktunya molor, dari sebelumnya pukul 19.30 berdasar pada undangan tertera, namun karena masih belum banyak yang hadir,  rapat paripurna ditunda. Dan baru dimulai pukul 20.30, rapat paripurna bersama pihak eksekutif yang dihadiri Sekkab Lampura Samsir,  Wakil Ketua I Nurdin Habim, Wakil Ketua III Arnold Alam, Forkopimda, SKPD, camat, lurah, dan masyarakat.
Pemantauan lampost.co di lapangan, anggota Dewan yang hadir berasal dari PAN, PKB, Golkar, NasDem, Gerindra, Hanura dan lainnya. Sedangkan wakil rakyat dari PDIP dan Partai Demokrat  tidak tampak hadir. 
Setelah dibuka, Ketua Sidang Nurdin Habim membacakan agenda dan menyebutkan jumlah yang hadir. "Berdasar pada data jumlah anggota Dewan yang hadir 24 dan yang tak hadir 21 orang. Sehingga rapat paripurna harus diskors karena sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Tatib DPRD, hal ini tidak memenuhi kuorum," kata dia sambil mengetok palu.
  
 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR