BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) setempat agar melakukan pendataan terhadap warga yang menempati kos-kosan atau kontrakan di Kota Bandar Lampung.

Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi saat dihubungi Lampost.co, Jumat (2/11/2018), sekitar pukul 16.30 WIB, mengatakan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung harus lebih intens dalam lakukan pendataan terhadap warga yang tinggal ditempat indekos atau kontrakan.



“Dari dulu sebenarnya kita (DPRD) sudah mendorong untuk lakukan pendataan kos-kosan yang ada di Bandar Lampung," jarnya.  

Menurut dia, banyaknya bangunan indekos dan kontrakan yang ada di Bandar Lampung memiliki potensi pajak untuk meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung. “Karena dari potensi pajak untuk PAD, sebab banyak kos-kosan yang disewakan harian bahkan per jam. Itu sudah sama saja dengan hotel, sedangkan hotel kena pajak, mereka tidak kena pajak," jelasnya.

Dan selain itu, masih kata Wiyadi, penting juga untuk melakukan pendataan terhadap yang menghuni tempat indekos. Sebab ditakutkan tidak hanya penyaluran narkoba, bahkan mungkin bisa lebih dari itu.

“Kita harus tahu identitas penghuni indekosnya, pendataan sangat penting, karena disitu ditakutkan tidak hanya narkoba, banyak juga seperti berita tentang penampungan-penampungan motor itu dilakukan di rumah kontrakan dan kos-kosan,” kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR