BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- DPRD Bandar Lampung sudah membentuk panitia khusus (pansus) guna menangani banyaknya pengemplang pajak di Kota Tapis Berseri, termasuk Bukit Mas dan Puncak Mas.

Anggota DPRD Bandar Lampung Grefeldi Mamesa mengatakan langkah ini sesuai rekomendasi KPK terkait pajak dan pendapatan daerah. Pansus akan menangani pengemplang pajak yang bandel membayar pajak, termasuk Bukit Mas dan Puncak Mas.



"Pansus sudah dibentuk, leading sektornya Komisi II. Cuma karena sedang reses jadi belum jalan, pekan depan kita mulai berjalan," kata Grefeldi kepada Lampost.co, Selasa (24/4/2018) malam.

Pihaknya akan mengevaluasi wajib pajak yang bandel serta mengevaluasi BPPRD. "Kita akan pendataan yang ngemplang pajak termasuk besarannya. Pansus ini fokus pendapatan pajak daerah, termasuk juga retribusi. Kita akan evaluasi semua wajib pajak termasuk BPPRD akan kita evaluasi bagaimana upaya upaya mereka," kata dia.

Dia menjelaskan nantinya wajib pajak yang bandel akan dipanggil untuk menanyakan apa persoalannya sehingga tidak patuh membayar pajak, termasuk Bukit Mas dan Puncak Mas. "Secara umum, semua wajib pajak, bukan cuma satu itu aja. Akan kita coba mediasi apa dan bagaimana masalah mereka. Selain panggil, kita akan datang ke mereka untuk meminta data yang mereka setorkan, akan kita kroscek-kroscek," kata dia.

Terkait pengemplang pajak oleh Puncak Mas dan Bukit Mas, Grefeldi meminta agar kedua belah pihak dengan BPPRD dapat segera menyelesaikannya sehingga pengusaha tidak hanya mengembangkan usaha wisata, tapi juga menyelesaikan kewajiban untuk pembangunan Bandar Lampung.

"Ya, itu salah satu, mungkin ada miskomunikasi lah. Kita akan coba berkomunimasi karena wisata dan usaha tetap harus kita kembangkan tetapi sumbangsih untuk pembangunan di Bandar Lampung tidak bisa diabaikan begitu saja," kata dia.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR