BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bandar Lampung kembali digelar Selasa (12/9/2017). Seluruh fraksi mendapat jatah komentar atas usulan APBD-P tahun ini dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi raperda perubahan APBD 2017.
Berbagai pertanyaan dilontarkan tujuh fraksi. Seperti yang diungkapkan Suheli perwakilan dari PDI Perjuangan. Menurutnya saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) kurang maksimal melakukan kegiatan.
Kemudian, untuk Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pendapat soal turunnya target PAD dari sektor PBB dan BPHTB Pemkot tahun ini. Wali Kota Bandar Lampung, Herman H. N. langsung menjawab seluruh pertanyaan.
Menurut Wali Kota, banyaknya koreksi yang dipaparkan perwakilan fraksi sebagai koreksi untuk Pemkot Bandar Lampung. “Ya ada koreksi diarahkan belanja yang sangat menyentuh masyarakat. Ini sudah disepakati bersama DPRD,” kata Herman seusai rapat paripurna.
Menurut Herman, pemerintah sudah melakukan kegiatan secara sistematis dan terintegrasi dalam peningkatan sistem dan teknologi informasi peningkatan disiplin, wajib pajak serta optimalisasi sarana dan prasarana. “Ya kami sependapat, untuk itu kami terus melakukan peningkatan. Untuk itu perlu dukungan dari Dewan,” tambahnya.
Sementara itu jawaban mengenai turunnya target PAD dari sektor PBB dan BPHTB Pemkot sebesar Rp10 miliar karena disesuaikan dengan banyaknya permohonan pengurangan atau keberatan atas pengenaan PBB dan BPHTB terutang maupun tunggakan pajaknya. “Selain itu dalam hal pemungutan pajak, masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak,” pungkas Herman.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR