BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Hingga September 2018, DPRD Bandar Lampung baru mengesahkan lima Raperda, salah satunya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Berdasarkan data dari DPRD Bandar Lampung, lima Raperda yang sudah disahkan adalah Raperda tentang pemungutan pajak secara e-biling atau online atau komputerisasi yang terpadu atau terintragasi; penataan rumah indekos; kawasan tanpa rokok; perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021.



"Kemudian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017," kata Kabag Persidangan dan Perundang- undangan DPRD Bandar Lampung Ferizal, Jumat (7/8/2018).

Tahun ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandar Lampung bersama pemerintah Kota Bandar Lampung setidaknya menggodok 13 raperda untuk menjadi perda diluar raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017.

Dari jumlah tersebut, delapan merupakan Raperda usul inisiatif DPRD, diantaranya Raperda tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol; kawasan tanpa rokok; perlindungan perempuan; perlindungan konsumen; perubahan Perda Nomor 14 Tahun 2018 tentang tatacara perizinan reklame; pemungutan pajak secara e-biling atau online atau komputerisasi yang terpadu atau terintragasi; penataan rumah indekos; dan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan.

Sedangkan lima perda sisanya merupakan Raperda prakarsa eksekutif, diantaranya Raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang (RTRW) Kota Bandar Lampung 2011-2030; perubahan atas Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang penyertaan modal pada PT. BPR Syariah Kota Bandar Lampung; perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandar Lampung tahun 2016-2021; dan rencana pembangunan industri kota (RPIK) Kota Bandar Lampung.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Bandar Lampung Imam Santoso menjelaskan pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin agar semua raperda tersebut bisa disahkan tahun ini. "Sisanya ya kalau persentase 70 persen, ya memang tidak terkejar, nanti dimasukkan ke propemperda 2019," kata Imam.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR