JAKARTA (Lampost.co)--Revisi Undang-undang (RUU) Penyiaran masih belum juga rampung. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berniat memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk duduk bersama menjelaskan konsep hybrid multiplexing yang diusulkan pemerintah.

Bambang dalam keterangan tertulis menyatakan DPR bersama pemerintah akan mencari jalan keluar terbaik. “RUU Penyiaran menjadi RUU prioritas DPR. Kita harapkan draf RUU Penyiaran bisa segera diajukan ke rapat paripurna untuk disetujui menjadi RUU inisatif DPR,” kata Bambang saat menerima Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) di ruang kerja Ketua DPR, Jakarta, Senin (17/4/2018).
 
Dijelaskannya, perdebatan antara penggunaan sistem single mux dan multi mux sudah hampir selesai. Pada sistem single mux penguasaan frekuensi dan infrastruktur digital dipegang sepenuhnya oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI). Sementara, pada sistem multi mux, penguasaan frekuensi dipegang banyak pemegang lisensi yang terdiri dari perusahaan-perusahaan penyiaran swasta dan pemerintah.
“Pemerintah dan DPR memiliki semangat yang sama, yakni menginginkan RUU Penyiaran ini bisa segera dituntaskan,” papar Bambang.
Sebelumnya, pimpinan DPR telah menginisiasi pertemuan informal antara Menkominfo dengan para pimpinan fraksi DPR. Saat itu, Menkominfo mengusulkan jalan tengah dengan memakai sistem hybrid multiplexing.



Sistem ini merupakan campuran antara sistem single mux dan multi mux. Dengan sistem ini, berbagai kebaikan yang ada di sistem single mux dan multi mux akan diambil dan dikombinasikan.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR