JAKARTA (Lampost.co) -- Rencana pembelian mobil baru bagi menteri Presiden Joko Widodo periode 2019-2024 menuai kritik. Kritikan tersebut disampaikan oleh para anggota dewan yang duduk di kursi parlemen.

Anggota Komisi II DPR-RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menuturkan rencana pembelian mobil baru untuk para menteri periode pemerintahan mendatang dinilai tidak efisien. Yandri mempertanyakan urgensi pengadaan mobil baru sementara mobil dinas menteri yang ada sekarang dinilai masih layak pakai.



"Kalau misalkan ada barang yang masih bisa dipakai, masih bagus kenapa tidak digunakan untuk berikutnya," kata Yandri saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019.

Bahkan Yandri menyebut rencana pembelian mobil baru diduga tidak diketahui oleh Presiden Jokowi. Mengingat Jokowi hingga saat ini masih menggunakan mobil kepresidenan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merek Mercedes Benz tipe S rakitan tahun 2014.

"Saya yakin Pak Jokowi nih belum tahu (pengadaan mobil). Kalau Pak Jokowi tahu saya yakin dibatalkan kembali seperti tender-tender yang dulu, kan ada tender-tender untuk pengadaan mobil untuk lembaga-lembaga tinggi, itu kan Pak Jokowi tidak setuju, dibatalkan," ujarnya.

Yandri berpendapat, pengadaan mobil dinas tersebut terlalu cepat, padahal presiden belum mengumumkan susunan Kabinet Kerja Jilid II.

"Kan kalau pun mau pengadaan itu kan lantik dulu menterinya berapa orang, mobilnya yang rusak berapa sih," tuturnya.

Pada kesempatan terpisah, politikus Partai Demokrat Roy Suryo juga mengkritik pengadaan mobil dinas baru untuk menteri senilai Rp147 miliar. Masa jabatan menteri yang hanya berusia 5 tahun diniliai menjdi tidak efisien jika harus mengadakan mobil baru setiap lima tahun sekali.

"Kalau menurut saya, wacana pembelian mobil menteri atau bahkan saya dengar sudah lelang sejumlah ratusan miliar ini kurang tepat. Kurang tepat karena apa? Menteri itu adalah jabatan publik yang tidak lama sebenarnya masa jabatannya," kata Roy.

Oleh karena itu, Roy mengusulkan sebaiknya negara mengubah sistem pengadaan kendaraan dinas para menteri dari yang semula membeli menjadi menyewa dari perusahaan jasa rental kendaraan. Dengan begitu negara bisa menghemat pengeluaran belanja dari APBN.

"Bagi saya, sangat tidak worth it untuk membeli mobil baru, lebih baik menggunakan jasa rental. Rental atau misalnya pemerintah menyewa saja. Toh, menteri itu kadang-kadang juga tidak full masa jabatannya. Apalagi Pak Jokowi kan terkenal orang yang efisien, praktis gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak cocok dengan orang, bisa saja mungkin kinerjanya kurang bagus, diganti," ucap anggota DPR yang duduk di Komisi I itu.

Sebelumnya, para menteri Presiden Jokowi masa jabatan 2019-2024 disebut akan mendapatkan mobil dinas baru. Untuk diketahui mobil dinas menteri yang ada saat ini berjenis Toyota Crown Royal Saloon yang merupakan jenis sedan tipe termewah yang diproduski oleh Toyota. 

 

EDITOR

Setiaji Bintang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR