BANDAR LAMPUNG(Lampost.co) -- NAMA Rumah Sakit Bumi Waras (RSBW) kembali mencuat karena salah satu oknum dokternya berinisial BS diduga menolak pasien. Berbagai pihak angkat bicara menanggapi hal itu termasuk LBH Bandar Lampung mengecam tindakan tersebut.

Staf LBH Bandarlampung, Kodri Ubaydillah mengatakan aksi penolakan pasien itu termasuk dalam tindak pidana sehingga pihak rumah sakit bisa dipenjara dan denda. 



Dia menjelaskan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang menolak pasien dalam keadaan darurat bisa dipidana dan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan dengan acaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). "Menurut UU Kesehatan, sanksi bagi petugas rumah sakit sudah sangat jelas," kata dia, Minggu (9/9/2018).

Dia menambahkan jika perbuatan menolak pasien mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "Rumah sakit yang menolak pasien berarti melanggar UU Kesehatan UU No. 36 tahun 2009 pasal 32 ayat 2," kata dia.

Padahal sudah jelas, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Menurut UU Rumah Sakit, kewajiban memberikan pertolongan kepada pasien ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Didalamnya menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.

Sebelumnya terjadi peristiwa penolakan pasien oleh oknum dokter berinisial BS.  Pasiennya asalah korban kecelakaan yang bernama Nur Fajri Vanza javier (14), yang membutuhkan tindakan operasi mulutnya.

Namun oknum dokter tersebut meminta keluarga korban untuk membayar biaya rumah sakit terlebih dahulu atau DP minimal 50% baru bisa dilakukan tindakan medis operasi rahang pasien.

"Setelah dokter tersebut memberi penjelasan kami langsung di usir oleh oknum dokter tersebut," kata Ikhwan wahyudi (38), ayah pasien.

 

 

EDITOR

Firman Luqmanulhakim

TAGS


KOMENTAR