BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Anggota DPRD Pesawaran yakni Hipni Idris terdakwa kasus kasus korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pesawaran tahun 2014 tetap tidak terima atas putusan rendah dengan hukuman penjara selama satu tahun yang diberikan majelis hakim terhadapnya.

Melalui penasehat hukumnya yakni Tahura Malagano mengatakan kliennya tetap tidak bersalah dan harus dijatuhi vonis bebas.



Penasehat hukum terdakwa ini ngotot bahwa Anggota DPRD tidak bersalah serta tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan dari perbuatan itu, "Tetap banding, karena memang klien kami tidak bersalah. Tidak ada kerugian negara," jelas Tahura usai sidang di Pengadilan Tipikor, Tanjungkarang Selasa (5/6/2018).

Menurutnya ada dua alasan jika keliennya tidak bersalah, pertama, kata dia, berdasarkan keterangan dua saksi ahli dari hukum pidana dan ahli perbankan yang dihadirkan sebagai saksi meringankan menerangkan tidak ada kerugian negara. Sebab, kasusnya bukan korupsi melainkan itu tindak pidana perbankan. Namun, Tahura mengaku itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Kedua, hasil audit yang digunakan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum ia menganggap tidak sah. Menurut Tahura berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/2012 bahwa lembaga negara yang berhak menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK RI. Selain itu, kata dia, BPKP bisa melakukan perhitungan kerugian negara tetapi berdasarkan persetujuan presiden. Sebagaimana dalam keterangan ahli pidana hukum yang pernah dihadirkan.

"Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa yang menyatakan kerugian negara adalah BPK. Karenanya, dua alasan itu bakal dimasukan kedalam memori banding. Rencananya, kami akan mendaftarkan pernyataan banding pada Kamis (7/6) ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang," kata dia.

Dalam sidang kemarin, Hipni Idris dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah ke dalam UU Nomor 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim menilai Hipni terbukti turut serta membantu melakukan tindak pidana korupsi.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR