BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Diduga melakukan penyerobotan tanah, beberapa pihak dari Pemkab Tanggamus dilaporkan ke Polda Lampung. 
Pelaporan tersebut terkait pembangunan sepihak jembatan Way Pring di Pekon Banjar Negri, Kecamatan Gunung Alif, Tanggamus. Tak tanggung-tanggung, Bupati Tanggamus Dewi Handayani, Kepala Dinas PUPR Riswanda JA, Bowo Nugroho Kabid Dinas PUPR selaku PPK, Camat Setempat Hardasah, Mantan kurang way Pring, Wahyudi.
Mereka dilaporkan atas dugaan menduduki lahan tanpa izin, pemalsuan dokumen, dalam nomor laporan LP/B-990/VII/2019/SPKT Polda Lampung, pada Selasa 16 Juli 2016, oleh pelapor Iis Devita selaku keluarga pemilik tanah tersebut
"Ada sekitar 139 meter luas tanah yang diserobot, kalau nanti bakal di talud juga kemuningkina bisa 500-an meter," kata Dede Supriadi, kerabat pemilik tanah, di Mapolda Lampung, Selasa (16/7/2019).
Kejadian bermula, ketika pada tanggal 9 Mei 2019 keluarga pemilik tanah kaget, kalau sudah ada material pengerjaan proyek di lahan mereka tanpa pemberitahuan, atau sepihak. Saat ini pengerjaan jembatan way Pring tersebut sudah masuk ke tahap 10 %.
"Kita cek kok bisa, terus mantan lurah yang waktu itu masih lurah (Wahyudi), bilang ke kita kalau dia yang bakal tanggung jawab," katanya.
Tak berselang lama, pihak keluarga diminta bertemu oleh pihak Pemkab Tanggamus, untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan atau rembuk Pekon.
"Pak sekda pun sudah ketemu kita dan minta maaf, tapi tiga minggu berselang engggak ada kepastian dari penyerobotan lahan kita, kami selaku warga negara sebenarnya mau kok kalau menghibahkan, orang tua kita aja sudah menghibahkan sebagian lahannya ke Pemkab, kan ada jembatan di dekatnya yang sekarang jadi jalur motor itu dari hibah tanah orang tua kami," paparnya.
Lantas pihak kelurga sempat menyomasi Pemkab Tanggamus. Kemudian diadakan pertemuan pada 2-3 Juli di Jakarta. Disepakati kalau bakal ada pengukuran ulang, pihak pelapor jugalah yang berkoordinasi dan mengeluarkan biaya untuk pengukuran ulang lahan tersebut. Lanjut Dedi  Pemkab menyebutkan kalau nantinya setelah di ukur ulang, akan ada tim aprassial, kemudian misal dibutuhkan anggaran untuk ganti rugi, akan dibahas di APBD-P 2019 atau anggaran tahun sebelumnya. Tapi, hingga saat ini tak ada kejelasan dari Pihak Pemkab Tanggamus.
"Semestinya kan harus  melakukan sosialisasi, bermusyawarah akan ada pemakaian lahan, kami mendukung pemerintah kok membangun tapi jangan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan," ungkapnya.
Sementara berdasarkan pemantauan Lampost.co di Pemkab Tanggamus, jembatan tersebut dibangun dengan pagu  anggaran 3,86 miliar dan dikerjakan oleh PT Citra Mulia Karya Mandiri. Nama proyek tersebut yakni "pembangunan jembatan Way Tebu II Ruas Ciherang Way Pring, Kecamatan Pugung.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR