APARATUR sipil negara (ASN) adalah abdi negara dan pelayan masyarakat. Di pundak mereka inilah reformasi birokrasi dan pelayanan di negeri ini dibebankan.

Oleh sebab itu, tidak bisa ASN libur terlalu lama. Pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama PNS Tahun 2018 menetapkan tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 sebagai cuti bersama Idulfitri 1439 Hijriah. Dengan demikian, PNS mendapatkan 10 hari libur pada tahun ini. Pemerintah pun memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap seperti biasa.



Tapi kenyataannya, libur 10 hari masih kurang. Buktinya pada hari pertama kerja 21 Juni kemarin, masih ada segelintir pegawai negeri sipil yang bolos kerja. Padahal, pemerintah sudah mengultimatum akan memberikan sanksi bagi PNS yang melanggar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS memang telah diatur berbagai sanksi untuk ASN membolos. Sanksi tersebut akan diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran kedisiplinan. Ada pelanggaran ringan, sedang, maupun berat. Semua terukur dan bisa terlihat berdasarkan daftar hadir pegawai yang masuk pada bagian kepegawaian. Sering terjadinya ASN membolos usai libur panjang memang bukan hal yang asing. Semua terjadi seperti rutinitas saja.

Sebab itu, tidak mengherankan jika pada awal pertama masuk kerja banyak inspeksi mendadak (sidak) dilakukan Inspektorat dan kepala daerah. Beragam cara dilakukan untuk menggelar sidak. Mulai dari sidak terbuka, tertutup, dan sidak yang tidak mesti dilakukan pada hari pertama kerja. ASN sebagai Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) seharusnya menjunjung tinggi kedisiplinan dan integritas. Mematuhi aturan masuk kerja adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Sebab semua hak pegawai juga telah diberikan. Tunjangan hari raya, gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja (tukin), dan lain sebagainya sudah dipenuhi instansi tempat mereka bekerja. Karena itu, wajar pula ada kewajiban yang harus dipenuhi ASN.

Becermin dari seringnya kedisiplinan yang longgar maka tidak salah rasanya jika inspektorat dan pimpinan ASN mulai mempertegas sanksi. Jangan sampai karena sanksi longgar, ASN merajalela untuk melanggar kedisiplinan.

Namun, faktanya banyak pejabat yang tidak menjatuhkan hukuman terhadap anak buah yang melanggar. Pimpinan hendaknya memantau bawahan yang menjadi tanggung jawabnya agar melaksanakan aturan. Selain itu, masyarakat juga bisa turut aktif menilai pelayanan publik. Sebab, dengan adanya andil masyarakat, akan semakin banyak mata pengawas kinerja pemerintah.

 

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR