PRESIDEN Jokowi telah menyiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bukan masalah status bencana, terpenting pemerintah turun langsung membantu korban gempa.

"Pemerintah Pusat total memberikan dukungan penuh, bantuan penuh baik kepada pemprov, pemkab, dan tentu saja yang paling penting adalah kepada masyarakat," ujar Presiden. (Metrotvnews.com, 20/8/2018)



Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada Kompas.com (20/8), saat ini penanganan gempa Lombok sudah berskala nasional. "Di sana ribuan personel yang dikerahkan itu kebanyakan orang pusat, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kementerian, dan lembaga terkait," ujar Sutopo.

Sementara Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandy menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebesar Rp4 triliun. Terkait anggaran Rp4 triliun itu, Sri Mulyani mengaku menunggu pengajuan BNPB.

Menurut Sri Mulyani, hingga saat konfirmasi CNN-I pekan lalu, pihaknya telah mengucurkan sekitar Rp38 miliar bantuan untuk gempa NTB. Anggaran itu difokuskan untuk penanganan darurat seperti makan dan minuman warga terdampak gempa.

Ia tidak menutup kemungkinan angka itu akan terus bertambah. Sebab, anggaran tersebut baru digunakan untuk penanganan awal.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut pemerintah bakal memberikan bantuan hingga Rp50 juta bagi setiap warga terdampak gempa yang rumahnya rusak berat, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.

Ia menyatakan tanggap darurat yang dipimpin Menko Polhukam Wiranto mungkin akan berlangsung lama karena hampir semua rumah rusak. Berdasar pada data sementara, sekitar 22.721 rumah rusak, terdiri dari 12.278 rusak ringan, 723 rusak sedang, dan 9.220 rusak berat. Data tersebut sebelum gempa susulan 6,9 SR Minggu malam (19/8).

Menurut Basuki, pemulihan bangunan rumah dilakukan masyarakat dengan bantuan teknis Kementerian PUPR. Sistem ini berjalan baik saat diterapkan di Aceh dan Yogyakarta. "Yang ingin bangun lagi harus ikut konstruksi tahan gempa yang dipandu PUPR," jelasnya.

PUPR juga telah mengecek dan memperbaiki fasilitas publik, puskesmas, dan sekolah. Anak-anak bisa kembali sekolah 24 Agustus 2018.

Selain pemulihan fisik bangunan, pemulihan sosial ekonomi dan sosial kultural warga juga jadi prioritas Inpres.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR