BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung pekan ini akan menggelar rapat rencana penerapan revisi Permenhub Nomor 26/2017 yang telah diubah menjadi PM Nomor 108/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Kadishub Lampung Qudrotul Ikhwan mengatakan pihaknya belum menerima salinan resmi keputusan revisi permenhub tersebut dan Lampung bukan wilayah target sosialisasi revisi permenhub ini oleh Kemenhub. Adapun tujuh kota lokasi sosialisasi langsung oleh Kemenhub, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Balikpapan, Semarang, Surabaya, dan Makassar. “Hanya beberapa daerah yang masuk target sosialisasi tiga bulan. Sebenarnya Lampung tidak termasuk,” kata dia saat dihubungi Minggu (5/11/2017).
Namun, pihaknya tetap akan menindaklanjuti revisi tersebut dengan menggelar rapat pekan ini bersama pelaku usaha angkutan konvensional, kepolisian, driver daring, dan stakeholders lainnya. “Kami mengupayakan rapat minggu ini, untuk hari apa tepatnya belum tahu. Yang jelas, kami akan libatkan semuanya dalam rapat dan tampung aspirasi yang ada,” ujarnya.
Mengenai tarif atas dan tarif bawah yang akan diterapkan pada angkutan daring, Pemprov Lampung telah berkirim surat kepada Kemenhub dan hasilnya menetapkan tarif atas Rp6.000 dan tarif bawah Rp3.500. Kasi Hubungan Darat Dishub Lampung Edy Riyanto mengatakan tarif diatur Kemenhub, tetapi atas usulan pemerintah daerah setempat. Menurut dia, pihaknya telah menampung aspirasi dari taksi daring.
“Harus ada range enggak boleh terlalu jauh beda dengan taksi konvensional. Jadi, ya sebelumnya sudah kami bahas bersama Organda dan dihitung menggunakan rumus. Setelah kita ajukan ke kementerian, sekarang sudah turun suratnya dari Dirjen Kemenhub,” kata Edy, kemarin. 

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR