PESAWARAN (Lampost.co) -- Terkait bantuan kapal yang diberikan pusat ke pemkab Pesawaran, Dinas Perhubungan setempat menjamin tidak akan mengesampingkan angkutan pariwisata yang sudah ada.

"Adanya kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) ini kan khusus untuk mengangkut masyarakat yang ada di pulau, dan bisa juga sebagai alternatif angkutan pariwisata. Tapi saya janji tidak akan mengesampingkan angkutan pariwisata yang telah ada," ungkap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran Afdal Faisal didampingi Kabid Laut Dishub Pesawaran Dariyo, Senin 9 September 2019.



Menurutnya, untuk pengoperasian kapal tersebut secara maksimal, pihaknya masih menunggu dasar hukum yang saat ini masih dalam tahap proses.

"Kalau untuk pelayaran secara resmi kita masih tunggu pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Pelabuhan dan Peraturan Bupati (Perbup) retribusi pemakaian kapal motor, mobil derek dan truk, sebagai payung hukumnya," jelasnya. 

Setelah seluruh peraturannya selesai, lanjutnya, pihaknya akan melakukan pelayaran gratis untuk masyarakat kepulauan dengan menggunakan kapal Pelra.

"Bulan ini rencanya kami akan mempersiapkan pelayaran gratis untuk angkutan masyarakat kepulauan, sekaligus sosialisasi bahwa Pemkab Pesawaran telah memiliki angkutan laut," ungkapnya.

Karena masih banyaknya, masyarakat Kabupaten Pesawaran yang berada di pulau, pihaknya akan kembali mengusulkan batuan kapal sejenis. "Kami juga sudah dapat lampu kuning dari Pemerintah pusat untuk kembali mengusulkan bantuan kapal Pelra ini satu lagi dengan pertimbangan wilayah Pesawaran sangat membutuhkan kapal tersebut karena memenuhi esensi kelayakan dan kelaikan sebagai sarana transportasi laut," tutupnya.

Diketahui Kapal Pelra sudah dilengkapi dengan sistem pelayaran yang canggih serta memenuhi standar keselamatan, di dalam kabin dilengkapi dengan AC, ada sistem navigasi modern, serta kelayakan keamanan yang mumpuni, dan memiliki daya tampung penumpang sebanyak 24 orang dan barang seberat 10 ton, dan dilengkapi mesin 210 HP dengan kecepatan maksimal 9 Knot, dan nantinya tenaga ABK dan nahkoda harus memiliki lisensi tentang pelayaran.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR