BANDAR LAMPUNG  (Lampost.co) – Parkir liar di Kota Bandar Lampung makin marak. Padahal, parkir merupakan potensi pendapatan daerah yang cukup menjanjikan.
Belum optimalnya pengelolaan parkir itu membuat Komisi III DPRD Bandar Lampung meminta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat bertindak tegas menertibkan parkir liar tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Achmad Riza mengatakan seharusnya Dishub dapat menangani maraknya permasalahan parkir liar yang ada di Kota Tapis Berseri. Untuk parkir di mal-mal dan jaringan retail waralaba sudah dikelola BPPRD atau Dispenda, sementara Dishub khusus menangani retribusi parkir.
“Ini kan menyangkut potensi pendapatan daerah. Masa Dishub tidak dapat menindak adanya parkir liar, sedangkan untuk menangani permasalahan itu kan sudah menjadi tugas Dishub,” kata pria yang akrab disapa Riza saat dihubungi Kamis (5/10/2017).
Menurut dia, parkir liar sangat merugikan Pemkot Bandar Lampung karena tidak ada PAD yang masuk. Kebanyakan pengelola parkir liar merupakan penguasa wilayah tersebut dan menggunakan atribut jaket Dishub yang tidak resmi. “Jelas rugi karena tidak ada PAD yang masuk. Itu kan oknum-oknum yang berparas sangar layaknya preman. Kalau atribut, kan banyak diperjualbelikan," katanya.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan meskipun hingga Agustus ini penerimaan dari retribusi parkir telah mencapai 55% dari target, pihaknya terus mendorong penertiban untuk meningkatkan PAD dari sektor ini. “Dishub harus mengajak dan berkomunikasi dengan orang yang bermukim di wilayah itu supaya mereka ada kontribusi, misalnya melalui surat tugas. Sebab, kini kan semakin banyak kawasan ruko baru, rumah makan baru, yang lahan parkirnya bisa dimanfaatkan,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung Hamrin Sugandi juga memperatanyakan tidak dibayarnya retribusi pajak parkir di dua waralaba besar. Sebab, menurut dia, itu akan mengurangi pendapatan asli daerah (PAD). “Jelas retribusi pajak parkir itu salah satu andalan PAD kita,” katanya, kemarin.  

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR