JAKARTA (Lampost.co) -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secara tegas menangani kasus pencemaran lingkungan yang ada di negeri ini. Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani, mengatakan sejak tahun 2015, pihaknya telah melakukan penanganan 2.052 pengaduan, dan pengawasan terhadap 462 perusahaan, yang meliputi 1.544 perizinan lingkungan.

Sedangkan, khusus kasus terkait limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), telah diterbitkan sanksi administratif pada 61 perusahaan, proses penegakan hukum pidana sebanyak 65 kasus, dan 9 kasus diantaranya telah siap untuk disidangkan di pengadilan.



Menurut Rasio Ridho, kasus-kasus tersebut berasal dari 67 pengaduan masyarakat, dan pengawasan izin pengelolaan lingkungan sebanyak 137 perusahaan.

Sementara, berkaitan dengan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran limbah B3, Rasio Ridho menegaskan KLHK akan memprioritaskan upaya peningkatan kepatuhan, dan penegakan hukum terhadap pengelola limbah B3, baik yang dilakukan perusahaan penghasil, maupun perusahaan jasa pengolah limbah.

Hal ini dilakukan karena ada indikasi di beberapa tempat terjadi pembuangan/dumping limbah B3. Apalagi limbah B3 bersifat infeksius, seperti halnya limbah medis dan bersifat beracun (toksik), serta mudah terbakar dan meledak, seperti limbah-limbah dari bahan kimia, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat, pada masa kini dan masa yang akan datang.

Pihaknya saat ini penyidik KLHK sedang melakukan pulbaket intensif dan pengawasan terhadap perusahaan jasa pengelola limbah B3, untuk menangani limbah medis yang dibuang di sekitar Desa Panuragan Lor, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan penumpukan limbah B3 berupa kantung berisi slag sisa peleburan alumunium untuk menguruk jalan dan tanggul sawah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Penyidik KLHK akan menjerat Pelanggaran terkait pengelolaan limbah B3 dengan Pasal 102, 103, dan 104 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman hukum penjara paling singkat satu tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan masimal Rp3 miliar.

"KLHK juga akan melakukan Penegakan Hukum Perdata dengan melakukan verifikasi dan perhitungan oleh tenaga ahli mengenai besarnya ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan", jelas Rasio.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR