Jakarta (Lampost.co) -- Dirgahayu Indonesia! Merdeka, merdeka, merdeka! Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan hal tersebut secara lantang usai membacakan pidato kenegaraan di sidang bersama dengan DPR/DPD. Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan.

"Tapi semua keunggulan itu tidak harus membuat kita terlena dan membuat kita berpuas diri. Masih banyak pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Masih banyak janji kemerdekaan yang harus kita tunaikan," ungkap Jokowi, dalam Sidang Bersama DPR/DPD, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.



Sebagai refleksi bersama, lanjut Jokowi, Indonesia harus jujur mengakui bahwa tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju apabila rumah-rumah rakyat di seluruh pelosok nusantara tidak menikmati aliran listrik. Tidak mungkin Indonesia menjadi negara yang kompetitif ketika biaya logistik mahal.

"Tidak mungkin kita menjadi poros maritim dunia kalau kita tidak mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal besar yang mengangkut produk-produk kita. Tidak akan mungkin menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan, kalau jumlah bendungan dan saluran irigasi yang mengairi lahan-lahan pertanian kita sangat terbatas," tegasnya.

Di sisi lain, tambah Jokowi, Indonesia juga menghadapi tantangan untuk terbebas dari jebakan sumber daya alam. Setelah selesainya booming migas di 1970-an, selesainya booming kayu di 1990-an, era booming mineral juga telah berakhir. Bahkan beberapa komoditas lainnya merosot tajam.

"Karena itu kita harus berubah," tegas Jokowi.

Untuk memenuhi janji kemerdekaan, masih kata Jokowi, mengharuskan Indonesia bekerja lebih fokus. Pada tahun pertama Kabinet Kerja, pemerintah telah meletakkan pondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia sentris.

Pada tahun kedua, pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, baik pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, maupun meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain.

"Kita juga melakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi," kata Jokowi.

Pada tahun ketiga, pemerintah bergerak lebih maju lagi di mana fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Lalu pada 2017 ini adalah tahun kerja bersama untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah ingin seluruh rakyat Indonesia bisa merasakan manfaat dari pembangunan. Bahkan, rakyat di Aceh, di Papua, Pulau Miangas dan Pulau Rote harus bisa menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata.

"Kita ingin para petani, nelayan, buruh, ulama, pedagang pasar, tokoh agama, guru, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, pers, budayawan, mahasiswa, dan lainnya bisa bergerak bersama, maju bersama, sejahtera bersama," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Jokowi, pemerintah tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati oleh seseorang atau sekelompok orang. Ini janji kemerdekaan yang harus segera wujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia.

"Ke sana lah kita bergerak. Dalam tiga tahun terakhir ini pemerintah fokus untuk memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran," pungkasnya.

loading...

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR