GUNUNG SUGIH (Lampost.co) -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Lampung Tengah, menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada dua ahli waris karyawan PT. Gread Giant Pineaple (GGP) Humas Jaya, Lampung Tengah, sebesar Rp739 juta, Rabu (28/3/2018).

Penyerahan santunan tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto yang didampingi Deputi Diektur Wilayah Sumbagsel, Arief Budiarto beserta Kepala Kantor Cabang Lampung Tengah, Widodo kepada para ahli waris.



"Sesuai dengan amanah undang-undang, BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Adapun perlindungan tersebut meliputi 4 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Dengan adanya peraturan tersebut, itu artinya seluruh perusahaan atau pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Agus, pada saat kunjungan kerja di Kantor Cabang Lampung Tengah.

Ia juga menjelaskan, berdasarkan ketentuan di regulasi BPJS Ketenagakerjaan bahwa apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja dan meninggal, ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar 48 kali upah yang dilaporkan, kemudian Jaminan Hari Tua (JHT), beasiswa pendidikan apabila memiliki anak yang masih menjalani pendidikan, santunan berkala dan biaya pemakaman.

Penyerahan santunan tersebut diberikan kepada dua ahli waris. Yang pertama atas nama Harianto dengan nama ahli waris Suparni yang menerima santunan sebesar Rp310.987.787 dan yang kedua atas nama Tri Wijayanto dengan nama ahli waris Endang Supriasih yang menerima santunan sebesar Rp428.735.881. Adapun total santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris sebesar Rp739 juta.

Agus Susanto mengharapkan dengan melihat manfaatnya yang luar biasa, maka diharapkan seluruh masyarakat pekerja baik di sektor penerima upah (pekerja formal) dan sektor bukan penerima upah (pekerja non formal) untuk segera mendaftarkan dirinya agar dapat dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Bagi pekerja formal (PU) seperti karyawan ataupun buruh pabrik, maka si pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan para pekerjanya. Kemudian bagi pekerja non-formal (BPU) seperti juru parkir atau pedagang kaki lima dan pekerja lain yang sejenisnya, mereka bisa mendaftarkan dirinya sendiri untuk mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan sayarat yang cukup mudah hanya menggunakan fotocopy e-KTP," ujarnya.

Dengan menjadi peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, manfaat yang diterima oleh pekerja baik pekerja pekerja formal maupun pekerja non-formal akan memperoleh pelayanan di rumah sakit TraumatiC Center (RSTC) apabila mengalami kecelakaan kerja dengan biaya yang unlimited atau tidak ada pembatasan biaya sesuai dengan indikasi medis. Apabila meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka si peserta akan berhak mendapatkan santunan sebesar Rp24 juta yang akan diserahkan kepada ahli waris, begitupula dengan mamfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang bisa di ambil dengan manfaat maksimal.

"Apabila terjadi kecelakaan kerja yang dialami seorang pekerja namun tidak terdaftar menjadi pekserta BPJS Ketenagakerjaan, maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan si pemberi kerja yang besaranya minimal sebesar yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan seluruh perusahaan untuk dapat segera mendaftarkan para pekerjanya agar dapat dilindungi program BPJS Ketenegakerjaan," kata dia.

Apilkasi BPJSTKU

Agus menambahkan, pada zaman era digitalisasi saat ini, semua sudah berbasis aplikasi. Seperti contoh untuk para peserta yang ingin meihat jumlah saldo JHT dapat mengeceknya di aplikasi BPJSTKU. Aplikasi tersebut bisa di download secara gratis di Playstore, dan di aplikasi tersebut peserta juga dapat mensimulasikan jumlah JHT dan JP berdasarkan masa kerja dan upah yang didaftarkan, serta peserta dapat mengetahui Rumah Sakit Traumatic Center (RSTC) atau rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk tindak lanjut apabila terjadi kecelakaan kerja di jalan. Dan bagi para pekerja yang hendak melakukan klaim JHT juga dapat mendaftarkan pengajuan klaim melalui aplikasi BPJSTKU untuk memudahkan peserta agar tidak lama mengantre dalam proses pengajuan klaim.

Kedatangan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan ke Lampung ini tidak hanya untuk melakukan penyerahan santunan kepada korban kecelakaan kerja. Namun juga untuk melakukan monitor dan memastikan sistem teknologi BPJS Ketenagakerjaan yang baru sudah diimplementasikan dengan baik agar peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lampung dapat pelayanan yang terbaik sesuai dengan  proses pelayanan prima yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

loading...

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR