BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Keluhan warga yang berobat menggunakan BPJS Kesehatan tidak mendapatkan pelayanan medis yang maksimal nampaknya bukan isapan jempol belaka. Nyatanya dokter memang tidak bisa melakukan tindakan sesuai indikasi medis melainkan sesuai indikasi paket BPJS Kesehatan.

Hal itu sangat bertentangan dengan tugas dokter yang harus mengedepankan pelayanan sesuai dengan standar profesi, dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan pembiayaan yang membahayakan keselamatan pasien (Patient Safety).



Karena itulah, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyurati Direktur Utama BPJS Kesehatan. Surat nomor 010451/PB/F.4/2018 tanggal 17 Juli 2018 itu ditandatangani oleh Ketua Umum PB IDI Oetama Marsis.

Surat perihal pemberitahuan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan di Jakarta itu juga ditembuskan kepada Dewan Pertimbangan Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ketua IDI Wilayah dan Cabang, Ketua PERDAMI, POGI, IDAI, PERDOSI, dan PERSI.

Dalam surat itu terdapat tujuh poin yang disampaikan yakni:
1.    Dokter harus mengedepankan pelayanan sesuai dengan standar profesi, dan tidak dipengaruhi oleh permasalahan pembiayaan yang membahayakan keselamatan pasien (Patient Safety).
2.    PB IDI bersama perhimpunan dan stakeholder terkait meminta untuk terlibat aktif melakukan audit medis dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya sesuai kewenangan organisasi profesi terhadap potensi moral hazard dalam pelaksanaan JKN.
3.    PB IDI menegaskan kembali untuk meminta pembatalan pemberlakuan Perdiryan nomor 2, 3, dan 5 serta meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan revisi sesuai dengan kewenangan BPJS yang hanya membahas masalah teknis pembayaran dan tidak memasuki ranah medis.

Baca Juga:

Ketua IDI Sebut Dokter 'tak Berdaya' Ikuti Aturan Main BPJS


4.    Dalam melakukan revisi tersebut hendaknya melibatkan PB IDI, Perhimpunan PERSI dan stakeholder terkait serta Kementerian Kesehatan RI.
5.    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami meminta agar BPJS Kesehatan menghentikan sosialisasi Perdiryan nomor 2, 3, dan 5.
6.    PB IDI, bersama-sama stakeholder lain, diantaranya PERSI mendorong Kemenkes untuk memperbaiki regulasi tentang penjamin dan pengaturan tentang skema pembiayaan untuk mengatasi defisit pembiayaan JKN.
7.    PB IDI meminta kepada IDI Wilayah dan Cabang bersama perhimpunan cabang mengkomunikasikan kepada BPJS setempat untuk ketidakhadirannya dalam sosialisasi Pendirian 2, 3, dan 5 sampai dilakukan pembatalan pelaksanaan dan di revisi sesuai dengan kewenangan BPJS seperti surat yang sudah disampaikan sebelumnya.

Dikonfirmasi mengenai surat tersebut, Ketua IDI Provinsi Lampung Asep Sukohar membenarkan. “Sepengetahuan saya begitu. Tapi ini regulasi pusat, kita di daerah hanya menjalankan saja,” kata dia kepada Lampost.co, Selasa (17/7/2018).

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR