KALIANDA (Lampost.co) -- Menanggapi tuntutan massa yang berunjuk rasa di halaman cucian mobil Jayatama, jalan lintas Sumatera, Bakauheni Lampung Selatan, Selasa, 20 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 WIB, Humas PT ASDP cabang Bakauheni Saifulahil Maslul Harahap dihadapan 10 orang perwakilan dari LSM GMBI menjelaskan pungutan liar di areal terminal Pelabuhan Bakauheni bukanlah kewenangan pihak PT ASDP, melainkan Organda dan Dinas Perhubungan.

"Kami hanya menyediakan fasilitas antar jemput penumpang, bukan terminal. Dan mengenai pungli di terminal itu bukan kewenangan kami. Pelaksana teknisnya Organda dan Dishub," ucap Saiful di aula KSKP Bakauheni.



Untuk masuk kawasan Pelabuhan Bakauheni, ujar Saiful, ASDP telah menjalankan kartu pas. Apabila ada pungutan diluar kartu pas, berarti hal itu dilakukan oleh oknum. "Masalah pungli di terminal itu kewenangan Dishub dan Organda. Sedangkan soal Permenhub Nomor 30 dan PP Nomor 88 itu tugas BPTD, kami di pelabuhan hanya sebagai operator," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BPTD Bakauheni Hari Indarto mengatakan sebagai pengawas yang baru berdiri dua tahun ini, telah berupaya melakukan pengawasan terhadap kapal feri lintas Bakauheni-Merak. "Kami sudah memberlakukan sanksi bagi kapal yang melanggar PM Nomor 30, namun sanksi tidak sampai membekukan izin kapal. Karena kalau sampai dibekukan akan menimbulkan stagnasi di pelabuhan terpadat di Asia Tenggara ini," kata Hari.

Berita terkait:

Tak Jalankan Permenhub, Ratusan Massa Tuntut ASDP

Menanggapi PM Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pengaturan Ukuran Kapal Minimal 5.000 GT dilintasan Bakauheni-Merak ditunda oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perubungan Darat. Penundaan PM tersebut ditandatangi Dirjenhubdat Budi Setyadi.

"Kenapa ditunda, dengan diterapkan ukuran kapal tersebut maka akan menimbulkan masalah baru yakni kemacetan. Sebab terdapat 12 kapal dibawah 5.000 GT  dilintasan Selat Sunda."Namun dari ke 12 kapal itu, dua diantaranya sudah naik GT. Kami harap GMBI paham dan mengerti kami. Dimana kami yang baru seumur jagung akan secara bertahap meningkatkan pengawasan. Gerakan dari GMBI ini kami anggap sebagai kritik yang membangun," pungkasnya.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR