Wandi Barboy Silaban

Wartawan Lampung Post



JURNALIS dari seluruh Indonesia belajar konstitusi. Sesuatu yang jarang. Namun, itu yang terjadi beberapa waktu lalu pada penulis dan ratusan jurnalis lainnya dari berbagai penjuru tanah air. Sebanyak 118 jurnalis media cetak dan elektronik dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dari Senin (22/4/2019) hingga Kamis (25/4/2019) di Aula Grha Konstitusi 3, Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, di Jalan Raya Puncak, Km 83, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Ya, penulis mendapatkan sejumlah materi seperti pengertian konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, sistem penyelenggaraan negara menurut UUD 1945 dan MK dalam sistem ketatanegaraan RI, jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD 1945, hukum acara, mekanisme, serta tahapan dan jadwal perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Selanjutnya, penanganan perkara perselisihan hasil pemilu tahun 2019 berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kami serasa ditarik dan digembleng menjadi seorang hakim konstitusi. Di bawah lindungan UUD 1945 dan Pancasila, kami benar-benar diajarkan sikap yang menghargai keindonesiaan. Sesi pertama inilah yang sedikit dikupas, sementara ketiga sesi terakhir belum menjadi perhatian penulis.

Saat memaparkan materi pertama, Susi Dwi Harijanti, guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), mengungkapkan materi ini bukan hanya membahas ihwal konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia, melainkan juga memuat penjelasan mengenai konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia dari aspek teori.

Ia juga menjabarkan sejumlah kelemahan UUD 1945 antara lain ihwal presiden sebagai kepala negara dan mandataris MPR, multitafsir, tidak memberikan arahan atau prinsip tegas membentuk delegasi atau pemerintahan daerah yang tertera pada Pasal 18, kemudian juga soal kehadiran penjelasan yang terlampau panjang ketimbang penjelasan pasal yang ada di batang tubuh.

Donald L Horowitz menyatakan bahwa konstitusi di negara mana pun mempunyai dua jenis karakteristik, yakni mechanical and ideological-aspirational. Mekanik artinya mengatur organ-organ atau alat-alat kelengkapan negara, cara bekerjanya organ-organ tersebut, tugas serta wewenang yang dimiliki oleh alat-alat kelengkapan negara, termasuk cara mengatasi penyalahgunaan wewenang.

Karakter aspirasi ideologi berarti suatu konstitusi memuat tujuan-tujuan bersama yang hendak dicapai sebuah negara. Tujuan-tujuan tersebut tercantum secara eksplisit atau dapat tersirat dalam pasal-pasal.

Anda (bisa jurnalis, aktivis, dll) harus menjadi peniup sangkakala untuk menyuarakan ketidakadilan itu.

Sementara KC Wheare menjabarkan konstitusi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dari berbagai literatur diperoleh pemahaman, pertama, konstitusi identik dengan UUD. Menyebut Konstitusi Amerika Serikat 1787, tidak lain dari UUD yang ditetapkan tahun 1787 (berlaku mulai 1789). Demikian pula Konstitusi Perancis 1958 atau Konstitusi Republik Kelima, atau Konstitusi De Gaulle, tidak lain dari UUD yang ditetapkan tahun 1958.

Kedua, konstitusi dalam makna UUD dan kaidah-kaidah konstitusi tertulis di luar UUD seperti Bill of Rights Inggris 1688 atau Magna Carta 1215, Human Rights Act 1998. Ketiga, konstitusi dalam makna konstitusi tertulis (UUD dan ketentuan konstitusi tertulis di luar UUD) dan konstitusi tidak tertulis seperti Common Law di Inggris, atau hukum adat ketatanegaraan di Indonesia, konvensi ketatanegaraan, dan putusan hakim.

Sedangkan menyebut konstitusionalisme dibedakan antara konstitusionalisme politik (political constitutionalism) dan konstitusionalisme hukum (legal constitutionalism). Konstitusionalisme hukum menyangkut hak-hak konstitusional (constitutional rights) dan perlindungan hak-hak tersebut dari gangguan politik. Inti konstitusional hukum, pertama, hak mengajukan judicial review (merupakan jaminan melawan tirani mayoritas). Kedua, hak-hak sebagai pegangan (petunjuk) bagi hakim untuk memutus perkara sesuai nilai-nilai yang mendasari sistem hukum secara keseluruhan. Ketiga, hak-hak tertentu dikatakan tersirat oleh proses demokrasi itu sendiri.

Sesi materi pertama ini boleh dikata menjadi sesi favorit sebab narasumber yang memberikan materi pun sangat lugas dan berbobot dalam memaparkan materinya. Berbagai nilai filosofi terkait konstitusi dan hukum tata negara yang pernah diterimanya semasa kuliah dihadirkan kembali. Contohnya, ungkapan pembukaan UUD 1945 itu sarat nilai. Ada nilai kemanusiaan, nilai kemerdekaan, dan sebagainya. Penjajahan itu bukan hanya secara politik, tetapi juga ekonomi. Bagaimana Indonesia hari ini apakah sudah terbebas dari penjajahan ekonomi atau seperti apa?

Bagir Manan, mantan ketua Dewan Pers yang juga mengajar Susi, pernah mengungkapkan tata negara itu tidak netral atau sangat dekat dengan kekuasaan. Oleh sebab itu, Anda (bisa jurnalis, aktivis, dll) harus menjadi peniup sangkakala untuk menyuarakan ketidakadilan itu. Profesor Sri Soemantri, guru Susi lainnya, menyatakan hukum itu ibarat rel dan lokomotif itu adalah kekuasaan atau politik. Maka, hukum mesti menjadi panglima.

Blaise Pascal dan dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja menyatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Hukum kembali harus determinan. Ihwal pentingnya hukum ini bahkan dirujuk hingga sebelum Masehi. Marcus Tullius Cicero (106—43 SM), ahli hukum terbesar bangsa Romawi, pernah mengatakan bahwa di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (ubi societas, ibi ius).

Nilai Pancasila

Sebelum membahas materi secara beruntun, kami juga hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk merasakan denyut nadi kehidupan masyarakat sekitar kompleks Grha Konstitusi dengan sebuah gim yang dinamakan Incredible Journey yang dibagi dalam tim. Satu tim terdiri dari 7—10 orang. Tujuan dibentuknya gim ini untuk membangun wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Untuk ini, tidak tanggung-tanggung pihak MK bekerja sama dengan pihak rumah perubahan Rhenald Khasali yang bertindak sebagai fasilitator dalam sesi ini.

Tim dihadapkan pada tiga tantangan besar, yaitu citizen stories, double-up culinary, dan know your nation. Citizen stories dimaksudkan untuk membuat video kreatif mengenai bentuk implementasi Pancasila yang terjadi di sekitar masyarakat. Double-up culinary artinya membantu pedagang untuk menjual dagangannya dengan harga dua kali lipat ketimbang harga normal. Dan, terakhir know your nation maksudnya melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai Pancasila kepada sebuah komunitas atau suatu kelompok.

Di sinilah terasa sekali sebuah sikap dan upaya mewujudkan sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nurani kami yang jarang berjualan menawarkan barang dagangan berupa makanan lokal khas tanah Sunda, Laksa. Sungguh di bawah lindungan konstitusi dan Pancasila kala itu, kami diingatkan untuk peduli dengan sesama, untuk tidak melupakan orang-orang yang hidupnya kurang beruntung; belum berkecukupan. 

loading...

EDITOR

Bambang Pamungkas

TAGS


KOMENTAR