KOTA AGUNG--DPRD Tanggamus tetap akan mematuhi saran dari pemerintah provinsi (pemprov) dalam penyusunan APBD Perubahan 2017, yaitu membayarkan honorer bagi 4.830 tenaga kerja sukarela (TKS). Sementara anggaran yang mesti dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setiap bulannya sekitar Rp4,2 miliar.

Wakil Ketua Badan Anggaran sekaligus wakil ketua DPRD Tanggamus, Rusli Soheh, menyatakan bahwa ada 2 poin yang menjadi pertimbangan dalam mengambil langkah tersebut.
Pertama, hal itu sesuai dengan advis pemprov yang menyebutkan jumlah 4.830. Kedua, merupakan hasil keputusan dalam rapat Badan Anggaran, baik mengenai jumlah TKS maupun anggaran yang dikeluarkan.



"Apabila jumlah TKS yang menerima honorer ini tidak disebutkan tentu saja hal itu tidak sesuai dengan saran provinsi. Sehingga bisa dikatakan tidak patuh aturan, jelas kami tidak berani," tegasnya kepada Lampost.co, Kamis (12/10/2017).

Badan Anggaran, lanjutnya, dalam hal ini memiliki keinginan untuk menaati apa yang telah disarankan oleh pemprov. Dia berharap supaya pihak pemerintah daerah dapat memahami permasalahan ini dengan hati terbuka.
"Kami juga berharap pemda jangan menilai persoalan ini dari sudut politik. Ini murni bicara soal anggaran dan keberlangsungan pembangunan kedepan," kata dia.

EDITOR

Sri Agustina

TAGS


KOMENTAR