Bandar Lampung (Lampost.co) -- DPRD Kota Bandar Lampung meminta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung transparan soal data pengemplang pajak di Kota Tapis Berseri.

Anggota DPRD Bandar Lampung Abdul Salim mengatakan pemkot harus terbuka untuk menyampaikan siapa saja perusahaan di Bandar Lampung yang tidak membayar pajak.



Menurut dia, jika dinas terkait tidak transparan menyampaikan data yang dimaksud patut dipertanyakan ada apa dibalik itu. "Jangan nutup-nutupin data pengemplang pajak kalau tidak mau dinilai ada main mata antara dinas terkait dengan wajib pajak," kata politikus PAN ini.

Abdul Salim juga mendorong pemkot agar menindak tegas perusahaan yang tidak mau membayar pajak. "Kalau sudah diingatkan, diberi surat teguran secara resmi sebanyak tiga kali tetap tidak mau bayar, ya harus ditindak, bila perlu tutup," kata dia.

Disisi lain dia menilai salah satu faktor tidak pernah tercapainya target PAD Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun karena banyak perusahan yang tidak taat membayar pajak. "Banyaknya perusahaan tidak taat dalam membayar pajak menyebabkan target PAD Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun tidak pernah tercapai," kata dia.

EDITOR

Abdul Gofur

TAGS


KOMENTAR