PANARAGAN (Lampost.co) -- DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2017.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas LKPj tahun 2017 dan penyampaian hasil Reses tahap 1 tahun 2018 di Gedung DPRD setempat, Rabu (23/5/2018).



Paripurna yang dihadiri 18 anggota DPRD tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat, Yantoni. Selain itu hadir pula, bupati Umar Ahmad dan Wakil Bupati Fauzi Hasan, anggota Forkopimda para pejabat eselon II dan III.

Bupati Umar Ahmad menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan dan anggota DPRD yang berkenan melakukan pembahasan atas LKPj yang disampaikan sebelumnya. "Hasil rekomendasi LKPj hari ini, akan ditindaklanjuti dalam APBD 2019. Bahkan, yang tidak berkaitan dengan anggaran langsung saya perintah untuk ditindak lanjuti SKPD," kata dia.

Dia mengatakan pembahasan tersebut merupakan bukti komitmen legislatif dalam mengoreksi berbagai kelemahan dan juga memberikan saran yang konstruktif kepada jajaran eksekutif dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Untuk itu, berbagai koreksi, saran, dan masukan yang telah diberikan jajaran legislatif, sangat berharga bagi jajaran eksekutif dalam meningkatkan kinerja. "Selaku pimpinan daerah, saya menyambut positif semua rekomendasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Pansus DPRD terkait LKPj Bupati melalui juru bicaranya Salmani, menyampaikan beberapa rekomendasi kepada bupati terkiat kinerja sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Diantaranya tentang peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan. Pansus juga mengharapkan perbaikan tata kelola pemerintah, birokrasi dan demokrasi tahun 2018.

EDITOR

Adi Sunaryo

TAGS


KOMENTAR