DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan defisit anggarannya hampir Rp7 triliun saat ini, utamanya akibat gap antara pengeluaran (rata-rata pemanfaatan per orang per bulan) dan iuran peserta. Misalnya untuk kelas 3, pengeluaran Rp23 ribu, sedangkan iuran peserta Rp20 ribu. Ada gap Rp3.000. Lalu kelas 2, pengeluaran Rp53 ribu, tetapi iurannya Rp45.500, ada gap Rp7.500.

"Setelah hitung dan iurannya tidak match, itu kami bicarakan dalam rencana kerja tahunan. Secara teori, paling dasar, ya (bisa diperbaiki) dengan menyesuaikan iuran. Namun sekarang, kata Presiden, jangan dulu disesuaikan dengan hitungan aktual karena masalah daya beli masyarakat," ujar Fachmi. (Kompas.com, 16/11/2017)



Pilihan lain untuk mengatasi defisit itu, menurut Fachmi, adalah menyesuaikan pengeluaran dengan iuran yang masuk, dengan mengurangi manfaat BPJS. Namun, pilihan ini tidak diambil.

Akhirnya, menurut Fachmi, opsi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah defisit tersebut adalah mengadakan sin tax atau pajak dosa. Wacana yang sedang dibahas adalah mengambil pajak dosa dari cukai rokok. Besarannya sekitar 75% dari porsi pajak cukai rokok yang dialokasikan ke sektor kesehatan.

"Sekarang ini belum cukup. Kalau ingin pajak dosa yang murni ya, seluruhnya untuk kesehatan," ujar Fachmi.

Alokasi sin tax ke sektor kesehatan hal lazim atau universal. Di Singapura, misalnya, harga rokok 10 kali lipat dari di Indonesia. Selain membatasi warganya untuk membeli rokok, hasil cukainya juga lebih memadai untuk sektor kesehatan, terutama mengatasi penyakit akibat rokok, dari infeksi saluran pernapasan hingga sakit paru-paru dan jantung. Di Indonesia, penyakit jantung termasuk pembunuh peringkat atas.

Di Indonesia, berdasar Riset Kesehatan Dasar 2013, menaikkan harga rokok bisa berakibat meningkatnya kemiskinan dan risiko kesehatan. Sebab, perokok di kelas menengah bawah, membeli rokok dengan mengorbankan kebutuhan keluarganya akan pangan dan gizi. Naiknya harga rokok bisa mengurangi konsumsi keluarga.

Apalagi Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016, menempatkan rokok sebagai pengeluaran per kapita terbesar ketiga untuk kelompok makanan. Pengeluaran rokok setara pengeluaran untuk membeli sayur, telur, dan susu. Kontribusi kemiskinan akibat rokok lebih tinggi daripada pendidikan.

Akibatnya, mengandalkan sin tax cukai rokok yang terlalu besar untuk mengatasi defisit BPJS bisa mendorong naik cukai rokok dan meningkatkan kemiskinan. ***

EDITOR

Ricky Marly

TAGS


KOMENTAR