LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 14 July
10772

Tags

RESPONSIVE ADS
LAMPUNG POST | Demokrasi Pancasila dan Pendidikan
Demokrasi Pancasila. merygultom1986.files.wordpress.com

Demokrasi Pancasila dan Pendidikan

KETIKA ada pemimpin yang zalim, tidak adil, dan sebagainya jangan terburu-buru menyalahkannya. Sebab, sangat boleh jadi itu adalah sebuah konsekuensi dari produk demokrasi. Ketika kita telah bersepakat menggunakan demokrasi sebagai sebuah sistem dalam ketatanegaraan, baik turut memilih atau tidak hakikatnya kita telah bersepakat untuk menerima hasilnya. Demokrasi adalah kebenaran mayoritas yang belum tentu menuju kebenaran substantif apalagi mutlak karena memang kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah swt Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam sistem demokrasi, yang berbahaya ialah ketika dalam suatu tatanan masyarakat sudah tidak jelas lagi yang mana salah dan benar, serta baik dan buruk sudah tertukar yang puncaknya adalah sakit pikiran dan jiwa secara kolektif, sebenarnya sakit tapi merasa waras. Orang yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi idealisme ingin menegakkan kebenaran kemudian dimusuhi bahkan dihilangkan, misalnya, demokrasi yang demikian sudah pada posisi menghawatirkan.
Kasus munir, Novel Baswedan, dan Hermansyah (ahli IT ITB) tidak bisa disederhanakan menjadi ketidaksukaan kelompok kepentingan kecil tertentu yang merasa terganggu, tetapi lebih dari itu ketika mayoritas anak bangsa kemudian tidak sensitif dengan hal yang demikian, sejatinya bangsa ini juga sudah sakit. Padahal sikap ketidaksukaan terhadap ketidakbenaran dan kemungkaran itu harus ada meskipun hanya di dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.
Menegakkan kebenaran dan keadilan harus tetap terus dilakukan meski nyawa taruhannya. Umar bin Abdul Aziz, cucu Khalifah Umar bin Khattab, adalah model figur yang terkenal adil dalam memimpin negara. Meskipun memimpin hanya dalam waktu dua tahun lima bulan tidak dijumpai lagi rakyat miskin, semua hidup dalam kemakmuran, justru sang Khalifahlah yang paling miskin.
Namun, menjadi pemimpin yang adil juga harus berhadapan dengan para penjahat negara, dikisahkan bahwa perjuangan sang Khalifah harus berahir karena diracun oleh orang dekat yang melibatkan pelayannya sebagai eksekutor. Sebelum wafat, sang Khalifah justru memberikan sejumlah uang kepada si pelayan yang meracuni beliau dan menyuruh untuk menghilang supaya tidak diketahui oleh yang lain karena bisa dihukum berat.

Tidak Cukup Sistem

Belajar dari kisah tersebut sejatinya kemakmuran suatu negeri tidak semata-mata dihasilkan dari sebuah sistem ketatanegaraan yang dianut. Hingga saat ini tidak sedikit negara kerajaan yang hidup dalam kemakmuran, pun demikian tidak ada jaminan demokrasi mengantarkan suatu negara mencapai kepada suatu kemakmuran. Artinya kita sesungguhnya tidak perlu terlalu sibuk mencela dan memberhalakan suatu sistem, yang penting bagaimana berfokus kepada kesejahteraan rakyat.
Faktor utama untuk mencapai kemakmuran suatu negeri, selain penduduknya harus beriman dan bertakwa (lihat QS Al-A’raf: 96) ternyata keadilan Sang Pemimpin adalah juga sangat penting. Bahkan saking mulianya keadilan pemimpin ini sehingga dalam agama Islam menempatkan pemimpin yang adil merupakan satu di antara tiga golongan yang doanya mustajab, selain doa orang yang berpuasa dan doa orang yang teraniaya (al-Hadits).
Pemimpin yang adil hanya akan dilahirkan dari sebuah sistem yang baik dan adil juga. Kualitas pemimpin (yang dipilih) akan sangat bergantung pada kualitas rakyatnya (yang memilih), begitulah rumus demokrasi.
Barangkali kita sempat merasa galau dengan demokrasi yang dimiliki, bahkan di awal reformasi pernah merasa alergi dengan apa-apa yang berbau Pancasila. Padahal itu dasar kemerdekaan bangsa ini. Alhamdulillah, ahirnya muncul kembali adanya kesadaran kolektif tentang arti penting Pancasila.
Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi liberal sebagaimana yang dianut dan dipraktikkan oleh Barat (Amerika misalnya) yang mengedepankan kebebasan di segala hal. Kita tidak perlu membandingkan atau menjadikan mereka tolok ukur, berdemokrasi itu tidak harus mbarat atau harus sama dengan yang mereka praktikan.
Para founding fathers bangsa ini telah secara sungguh-sungguh mencapai puncak kesadarannya bahwa kemerdekaan ini selain hasil jerih payah para pejuang dan pahlawan bangsa, termasuk para ulama, ialah merupakan berkat Rahmat Allah swt. Kesempurnaan kesadaran itu dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang kemudian disebut dengan Pancasila.
Sila keempat Pancasila merupakan model demokrasi khas Indonesia yang barangkali tidak dimiliki negara lain, ialah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Setidaknya ada dua makna demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Pertama, bahwa untuk menjamin demokrasi itu berjalan dengan baik, harus dipimpin (diilhami) dengan hikmah dari Allah Tuhan Yang Mahakuasa. Hikmah adalah tingkatan penguasaan pengetahuan mendalam yang mampu menembus batas empirik. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hikmah ialah ilmu yang disertai pelaksanaan atas kebenaran serta pencegahan dari pengikutan terhadap hawa nafsu dan kebatilan.
Kedua, demokrasi akan berjalan dengan baik manakala sang pemimpin dan anggota dari setiap unit kekuasaan negara—legislatif, eksekutif, yudikatif, dan seluruh stakeholders—juga memiliki hikmat (hikmah) dalam mengemban amanah rakyat dan negara. Mereka menjalankan amanah semata-mata untuk memberikan pelayanan guna kemakmuran dan keadilan rakyat, bukan justru mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Dengan demikian, demokrasi Pancasila ialah dibangun berdasarkan hikmah ketuhanan, menjunjung tinggi martabat kemanusiaandalam bingkai persatuan untuk mencapai suatu keadilan dan kemakmuran Bangsa.
Satu di antara upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hikmat kebijaksanaan (wisdom) ialah melalui proses pendidikan yang sungguh-sungguh diupayakan untuk melahirkan generasi emas yang tidak saja memiliki kapasitas intektual yang mumpuni, tetapi yang harus diutamakan juga adalah memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial sekaligus. Masa depan demokrasi Pancasila sangat bergantung pada proses pendidikan yang kita lakukan.
Idealnya memang kita lakukan pencerahan terlebih dahulu kepada rakyat, baru kita bisa berdemokrasi dengan baik. Namun pencerahan dan demokrasi bisa dilakukan beriringan dengan catatan kita tidak boleh lelah apalagi berhenti melakukan pencerahan kepada publik. “Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya”.(WR Supratman).Wallahualam bissawab. n

 

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv