LAMPUNG POST | lampost.co logo
2017 5 July
6842

Tags

LAMPUNG POST | Demokrasi?
Abdul Gafur, wartawan Lampung Post. Dok. Lampost.co

Demokrasi?

PANGGUNG politik Tanah Air sejatinya punya kisah klasik nan manis. Pada 1955 negara yang masih bau kencur ini sukses menyelenggarakan pemilihan umum yang digadang paling jujur. Prestasi hebat itu bahkan dapat tercapai oleh sebagian besar panitia penyelenggaranya buta aksara.
Pada masa itu, ada 29 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum. Berbagai dokumentasi menggambarkan rakyat amat antusias pada kenduri politik pertama ini. Antrean panjang rakyat menuju bilik suara menjadi fenomena hampir di setiap tempat pemungutan suara.
Sayang beribu sayang, indahnya pesta demokrasi yang terjadi di tahun kesepuluh Indonesia merdeka itu menjadi kesuksesan perdana dan terakhir bangsa ini berdemokrasi. Setelah 72 tahun merdeka, kata “jujur” dalam hajatan politik, baik itu dalam pemilihan kepala daerah, legislatif, hingga presiden, menjadi barang langka yang sulit didapat.
Kenyataannya, indeks demokrasi kita masih jauh dari kategori baik. Sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks demokrasi Indonesia pun menunjukkan penurunan kualitas demokrasi di negeri ini. Dalam hal kebebasan sipil berpendapat menurun dari 73,04 pada 2014 menjadi 72,82 (2015) dalam skala 0—100.
ID Lampung pun turun dan menempati urutan tujuh terbawah, yakni 26 dari 33 provinsi se-Indonesia. Angkanya pun 69,95 atau terpaut empat poin dari IDI nasional. Dari poin itu, BPS merekomendasi sejumlah indikator yang perlu diperbaiki ke depan. Namun, sorotan paling tajam jelas tertuju kepada mereka yang tengah duduk di parlemen.
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Provinsi Lampung memperoleh nilai merah. Pada 2013, Dewan mendapat skor IDI 47,28, pada 2014 (49,41), dan 2015 (50,17). Berdasar klasifikasi BPS, skor kurang dari 60 masuk kategori buruk. Ungkapan anggota Dewan yang terhormat pun terdengar bak ironi ketimbang pujian. Maka, tak heran para cendekia di Republik ini kerap mengajak kita untuk merenungkan kembali arti demokrasi bagi bangsa ini?
Demokrasi harus dimaknai lebih dari sekadar cara memilih wakil rakyat, kepala daerah, juga kepala negara. Demokrasi juga perlu dimaknai sebagai sarana mencapai tujuan juga landasan nilai dan etika. Apalah artinya rutin menggelar kegiatan pemilu, tapi rakyat jauh dari kesejahteraan?
Janganlah heran jika setiap penyusunan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu hal ihwal yang melulu seru dibahas ialah soal syarat pemilih, data pemilih, nilai ambang batas peserta pemilu, dan segala tetek bengek teknis lainnya. Namun, berbagai keseruan itu antiklimaks manakala kita memandang realitas semisal rakyat miskin justru terus bertambah. n

LAMPUNG POST

BAGIKAN


TRANSLATE

REKOMENDASI

  • LAMPUNG POST
  • LAMPUNG POST | Radio Sai 100 FM
  • LAMPUNG POST | Lampost Publishing
  • LAMPUNG POST | Event Organizer
  • LAMPUNG POST | Lampung Post Education Center
  • LAMPUNG POST | Media Indonesia
  • LAMPUNG POST | Metro Tv