BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Lebih dari 500 nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Lampung menggelar aksi damai menuntut Presiden Indonesia Joko Widodo melegalkan penggunaan cantang dan dogol, di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung dan di kantor DPRD Lampung, Selasa (9/1/2018).

Adapun tuntutan para nelayan itu adalah nelayan cantrang meminta pemerintah melegalkan cantarang, meminta Jokowi mencabut permen 71 tahun 2016. Nelayan cantrang meminta jangan dilarang, tapi mereka siap diatur.



“Kami bangga dengan menteri kelautan dan perikanan, kami lebih bangga ibu menteri melegalkan cantrang dan dogol,” kata Harianto (37) saat diwawancara Lampost.co disela sela aksi didepan kantor DKP.

Para nelayan TPI Lempasing dan Telukbetung itu juga meminta menteri Susi meninjau kembali kebijakannya. “Kami bukan perusak laut Indonesia, kami pencari nafkah dan tulang punggung anak cucu,” kata dia.

Kepada DPRD Lampung, para nelayan meminta untuk menyalurkan suara hati nelayan. Serta mereka meminta kepada Gubernur Lampun M Ridho Ficardo agar memperhatikan nasib nelayan yang terkena dampak permen KKP No.71 tahun 2016.

“Bila cantrang dan dogol ditutup, maka nelayan dan ibu-ibu pekerja filet serta buruh perikanan terancam kelaparan, anak dan cucu kami tidak sekolah. Nelayan tidak takut ombak, badai, bahkan mati, tapi kami takut kelaparan karena tidak bisa melaut atas pelarangan cantrang dan dogol,” kata dia.

EDITOR

Winarko

TAGS


KOMENTAR