JAKARTA (Lampost.co) -- Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bersama  Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan jejaring mitra terkait, perwakilan kabupaten/kota mendeklarasikan kerja sama  bertajuk  Menuju Kabupaten Lestari Transformasi Petani sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta, Jumat (21/7/2017).
Sejumlah  bupati/wali kota  hadir dalam deklarasi  dan diskusi  ini  antara  lain  Bupati  Muba Dodi  Reza Alex Noerdin, Bupati  Bantaeng Nurdin  Abdullah, dan Bupati Sintang Jarot Winarno . Hadir juga  staf  khusus Presiden  untuk  perubahan  iklim , Rakhmat  Witoelar, urusan Bappenas  Medrilzam, utusan  Kenterian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan (KLHK)  Wiratno, Direktur Pemasaran International PHPP Kementan, Dedi Junaedi, Kepala Biro Humas Kemendes Fajar Tri Suprapto, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis  KSP Yanuar Nugroho, Sekjen Apkasi M. Nurdin Abdullah, serta  Gunawan dari Koalisi  Petani.
Terungkap pada Desember 2016, perwakilan dari delapan kabupaten dari enam provinsi, yakni Musi Banyuasin, Rokan Hulu, Siak, Batanghari, Labuan Batu Utara, Sintang, Sanggau, dan Sigi bekerja sama dengan jejaring mitra pembangunan dan Apkasi menggelar Forum Komunikasi Nasional pertama untuk pembentukan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).
“LTKL merupakan suatu forum kemitraan menuju kolaborasi berdampak untuk mendorong percepatan yuridiksi berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, dengan fokus pada tata kelola lahan, baik di dalam dan/atau antarkabupaten melalui metode pelibatan inovatif," kata  Kestri  Ariyanti dari  Sekretariat  LTKL.
Sinergi dengan Lingkar Temu Kabupaten Lestari untuk mendukung pembangunan berkelanjutan termasuk upaya di tingkat nasional terkait regulasi, tata niaga, kelembagaan dan implementasi program yang sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) memerlukan komitmen serius dari pemerintah daerah.
Inisiatif LTKL dan Apkasi ini dapat menjadi gerakan yang nyata apabila diterjemahkan menjadi dokumen perencanaan, rencana tata ruang, dan alokasi anggaran yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan berkelanjutan. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten, termasuk dari sisi sumber daya, kepentingan, kapasitas, serta fokus pembangunan masing-masing kabupaten. Tahun 2017 menjadi kunci karena diharapkan setiap kabupaten telah berhasil merumuskan rencana aksi daerah untuk implementasi SDGs di kabupatennya.
Rahmat  Witoelar  mengatakan  anggota LTKL dapat menjadi champion yang menggerakkan semangat berkolaborasi, tukar pengetahuan dan informasi, serta bekerja sama antarkabupaten untuk penerapan langkah mencapai pembangunan kabupaten secara berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kebijakan, perencanaan, anggaran, dan implementasi program-program di kabupaten.
Sekjen Apkasi sekaligus Bupati Bantaeng, Nurdin Abdullah mengatakan LTKL  mempunyai  potensi besar untuk mendorong pemberdayaan masyarakat desa, khususnya di sektor pengembangan ekonomi. 
“Kami perlu bekerja sama untuk mengangkat harkat petani di berbagai wilayah Nusantara maupun ekonomi nasional melalui kepastian hukum dan tenurial serta skema pendanaan inovatif guna memfasilitasi petani meningkatkan daya saing. Sektor pertanian adalah infrastruktur dasar yang perlu kita bangun," kata  Nurdin.
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan salah satu program prioritas yang disepakati untuk diusung LTKL adalah mendorong transformasi petani menjadi pelaku usaha berkelanjutan yang memiliki daya saing. Program ini berkaitan erat dengan semangat dan tema Apkasi Otonomi Expo 2017 yakni menumbuhkembangkan jiwa wirausaha daerah dalam menghadapi persaingan. 
"Ini memang bukan hal mudah, untuk itulah perlunya kolaborasi antardaerah,” papar Dodi.
Bupati Siak Syamsuar menyebutkan daya saing dan semangat kewirausahaan menjadi titik penting bagi perkembangan kabupaten di Indonesia. Untuk mampu bersaing, kabupaten harus menunjukkan upaya konsisten untuk memastikan bahwa usaha, produk, dan jasa yang dihasilkan di kabupatennya dilakukan dengan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
“Inisiatif seperti Lingkar Temu Kabupaten Lestari memberikan sinyal kuat bahwa kabupaten serius dalam memastikan hal tersebut. Perlu kolaborasi riil antara berbagai pemangku kepentingan baik di level nasional dan daerah serta dukungan dari komunitas internasional,” jelas Syamsuar. 
Gunawan dari koalisi petani mengatakan upaya semua pihak untuk membantu petani menggerakkan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi masalah utama petani. Melalui dukungan yang diberikan stakeholders, petani diharapkan semakin sejahtera sekaligus mampu menciptakan lingkungan lestari. 
Salah satu program prioritas yang disepakati untuk diusung LTKL adalah mendorong transformasi petani menjadi pelaku usaha berkelanjutan yang memiliki daya saing. Petani sebagai pelaku usaha, warga desa dan konstituen kabupaten merupakan salah satu ujung tombak yang perlu dipicu untuk memiliki semangat kewirausahaan sehingga posisi tawar berbagai komoditas strategis di Indonesia dapat semakin meningkat.
“Kami siap mendukung dan memfasilitasi komitmen dari pemerintah kabupaten untuk berkolaborasi. Kedepannya kami berharap semakin banyak pemerintah kabupaten yang bergabung sehingga kolaborasi bersama ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga kelestarian lingkungan” ujar Kepala Sekretariat Lingkar Temu Lestari Gita Syahrani.
Kerja sama yang digagas dalam forum ini diharapkan dapat memberikan dampak bagi kabupaten/kota sesuai dengan konteks daerah. Sehingga ke depan bisa didorong untuk mengimplementasikan kebijakan nasional, utamanya untuk sektor strategis, tentang bagaimana cara membangun ekonomi daerah dengan dampak nyata untuk masyarakat tanpa merusak fungsi lingkungan.

EDITOR

Isnovan Djamaludin

TAGS


KOMENTAR